Hari pertama kerja, 2 persen PNS Simalungun bolos
Senin, 12 Agustus 2013 - 14:45 WIB
Hari pertama kerja, 2 persen PNS Simalungun bolos
A
A
A
Sindonews.com - Hari pertama masuk kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Simalungun, pasca libur Lebaran, dihiasi dengan aksi bolos PNS yang terdapat 2 persen pegawai dari total keseluruhan PNS Simalungun.
Bupati Simalungun JR Saragih memimpin langsung apel hari pertama, usai upacara menggelar silahturahmi dengan para PNS yang beragama Muslim, di lapangan kantor bupati di Pematang Raya.
JR sempat menanyakan satu persatu kehadiran para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada Sekdakab Gidion Purba dan seluruhnya ternyata hadir pada hari pertama masuk kerja setelah sepekan libur Idul Fitri.
Melihat kehadiran PNS yang mencapai 98 persen, JR memberikan apresiasi. Namun kepada para pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan kepada atasan, pihaknya tetap akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Saya gembira, kehadiran PNS cukup banyak hari ini dan bagi yang tidak hadir tanpa pemberitahuan kepada atasannya, saya minta untuk didata dan diberikan sanksi oleh pimpinannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar JR, Senin (12/8/2013).
Bupati Simalungun JR Saragih memimpin langsung apel hari pertama, usai upacara menggelar silahturahmi dengan para PNS yang beragama Muslim, di lapangan kantor bupati di Pematang Raya.
JR sempat menanyakan satu persatu kehadiran para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada Sekdakab Gidion Purba dan seluruhnya ternyata hadir pada hari pertama masuk kerja setelah sepekan libur Idul Fitri.
Melihat kehadiran PNS yang mencapai 98 persen, JR memberikan apresiasi. Namun kepada para pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan kepada atasan, pihaknya tetap akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Saya gembira, kehadiran PNS cukup banyak hari ini dan bagi yang tidak hadir tanpa pemberitahuan kepada atasannya, saya minta untuk didata dan diberikan sanksi oleh pimpinannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar JR, Senin (12/8/2013).
(rsa)
