Intervensi penguasa, Pilkada timbulkan kecurangan
Kamis, 01 Agustus 2013 - 20:15 WIB
Intervensi penguasa, Pilkada timbulkan kecurangan
A
A
A
Sindonews.com - Korban kecurangan Pemilukada selalu melibatkan kekuasan pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, intervensi kekuasaan di daerah selalu mampu mempengaruhi penyelenggara pemilu.
"Saya selalu melihat korban-korban kecurangan pemilihan kepala daerah adalah hasil intervensi penguasa yang ada dibelakangnya," kata Inisiator Pemilu Bersih Adhie Masardi di Gedung sarinah, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Selain itu, perwakilan dari Forum Kajian Demokrasi Indonesia (FKDI) Haris Sumirat Nugraha lebih berbicara kepada teknis pelaksanaan Undang-Undang pemerintah daerah dan Undang-Undang Pemilu.
Menurutnya, dalam kasus Pemilukada kota Tangerang, persyaratan harusnya bisa disetujui. Namun, karena ada kepentingan politik lain, maka persyaratan tersebut menjadi dipersulit.
"Saya ingin menarik dari kasus pemilkuda Tangerang. Pasangan cawalkot sudah membuat surat izin mundur menjadi PNS. Tapi anehnya justru persyaratan itu yang tinggal ditandatangani Walikota sekarang (Wahidin) tidak dilakukan," paparnya.
"Saya selalu melihat korban-korban kecurangan pemilihan kepala daerah adalah hasil intervensi penguasa yang ada dibelakangnya," kata Inisiator Pemilu Bersih Adhie Masardi di Gedung sarinah, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Selain itu, perwakilan dari Forum Kajian Demokrasi Indonesia (FKDI) Haris Sumirat Nugraha lebih berbicara kepada teknis pelaksanaan Undang-Undang pemerintah daerah dan Undang-Undang Pemilu.
Menurutnya, dalam kasus Pemilukada kota Tangerang, persyaratan harusnya bisa disetujui. Namun, karena ada kepentingan politik lain, maka persyaratan tersebut menjadi dipersulit.
"Saya ingin menarik dari kasus pemilkuda Tangerang. Pasangan cawalkot sudah membuat surat izin mundur menjadi PNS. Tapi anehnya justru persyaratan itu yang tinggal ditandatangani Walikota sekarang (Wahidin) tidak dilakukan," paparnya.
(mhd)
