Urusan beking PKL, Jokowi serahkan ke polisi
Jum'at, 26 Juli 2013 - 14:39 WIB
Urusan beking PKL, Jokowi serahkan ke polisi
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mau ikut campur terkait adanya pembekingan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terkait itu, dia menyerahkan seluruhkan kepada pihak kepolisian.
"Ya nanti itu urusannya aparat. Aparat kan juga melakukan pemetaan juga, siapa yang nerima uangnya, kemudian mengalir misalnya ke RW nya, atau kelurahannya, atau ke aparat yang lebih atasnya lagi dan siapa itu urusannya Polda," kata pria yang bias disapa Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Jabatan gubernur, kata Jokowi, tidak memiliki kewenangan untuk menangkap para preman yang bekingi PKL. Maka itu, kata dia, itu merupakan urusan polisi.
"Ya urusannya polisi kalau itu, urusannya aparat lah. Ya urusannya beda-beda kan, yang seperti itu kan urusannya aparat kepolisian," terangnya.
Jokowi juga mengatakan, kalau hingga saat ini belum ada perkembangan terkait oknum yang membekingi PKL Tanah Abang hingga pedagang itu ogah direlokasi. "Belum, nanti kalau sudah pasti akan kita diajak bicara," pungkasnya.
Demikian saat ditanya apa ada anggota DPRD yang terlibat membekingi PKL di Tanah Abang, Jokowi mengaku belum tahu. Namun ia menyerahkan semuanya pada Polda Metro Jaya.
"Enggak tahu, nanti dari Polda lah yang akan lihat. Ya urusannya aparat kepolisian, kalau sudah wilayah hukum, ya aparat kepolisian. Kalau kita ini kan ingin pembinaan ke pedagangnya," pungkasnya.
"Ya nanti itu urusannya aparat. Aparat kan juga melakukan pemetaan juga, siapa yang nerima uangnya, kemudian mengalir misalnya ke RW nya, atau kelurahannya, atau ke aparat yang lebih atasnya lagi dan siapa itu urusannya Polda," kata pria yang bias disapa Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Jabatan gubernur, kata Jokowi, tidak memiliki kewenangan untuk menangkap para preman yang bekingi PKL. Maka itu, kata dia, itu merupakan urusan polisi.
"Ya urusannya polisi kalau itu, urusannya aparat lah. Ya urusannya beda-beda kan, yang seperti itu kan urusannya aparat kepolisian," terangnya.
Jokowi juga mengatakan, kalau hingga saat ini belum ada perkembangan terkait oknum yang membekingi PKL Tanah Abang hingga pedagang itu ogah direlokasi. "Belum, nanti kalau sudah pasti akan kita diajak bicara," pungkasnya.
Demikian saat ditanya apa ada anggota DPRD yang terlibat membekingi PKL di Tanah Abang, Jokowi mengaku belum tahu. Namun ia menyerahkan semuanya pada Polda Metro Jaya.
"Enggak tahu, nanti dari Polda lah yang akan lihat. Ya urusannya aparat kepolisian, kalau sudah wilayah hukum, ya aparat kepolisian. Kalau kita ini kan ingin pembinaan ke pedagangnya," pungkasnya.
(mhd)
