Soal forum CSR, ini tanggapan Basuki
Selasa, 23 Juli 2013 - 16:19 WIB
Soal forum CSR, ini tanggapan Basuki
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penggunaan dana Corporation Social Responsibility (CSR) yang digunakan untuk berbagai proyek pemprov DKI Jakarta tidak masalah.
Menurutnya dana itu merupakan sumbangsi korporasi pada pembagunan Jakarta yang awalnya ditawarkan oleh pemprov DKI Jakarta, terkait apa saja yang belum maksimal di Jakarta.
"CSR kan tinggal tergantung pada pengusaha, tertarik atau tidak terhadap proyek untuk publik. Kami ada taman, mau perbaiki gak? Rusun terbengkalai, mau perbaiki? bisa-bisa saja," kata Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/7/2013).
Mantan Wali Kota Belitung Timur ini juga menuturkan bila ada yang ingin membantu Pemprov untuk pembangunan ruang publik mengapa harus dipersoalkan sejauh tidak menyalahi aturan.
"Kalau perusahaan mau kenapa sih mesti dihambat, orang mau nyumbang," tuturnya.
CSR, kata dia, bisa dimanfaatkan sejauh Pemprov hanya bertindak sebagai fasilitator dan pemberi CSR bisa langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara ditanya soal, ada kemungkinan dibentuk forum CSR untuk mengelola anggaran CSR tersebut, Ahok menuturkan itu dapat memperpanjang birokrasi dan memperumit urusannya.
"Yang penting kita enggak minta uangnya, dia bisa langsung ke masyarakat juga kok. Makanya kalau ada forum CSR mesti lewat mereka apa enggak birokrasi lagi? Emang dia dapat komisi nanti?" pungkasnya.
Menurutnya dana itu merupakan sumbangsi korporasi pada pembagunan Jakarta yang awalnya ditawarkan oleh pemprov DKI Jakarta, terkait apa saja yang belum maksimal di Jakarta.
"CSR kan tinggal tergantung pada pengusaha, tertarik atau tidak terhadap proyek untuk publik. Kami ada taman, mau perbaiki gak? Rusun terbengkalai, mau perbaiki? bisa-bisa saja," kata Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/7/2013).
Mantan Wali Kota Belitung Timur ini juga menuturkan bila ada yang ingin membantu Pemprov untuk pembangunan ruang publik mengapa harus dipersoalkan sejauh tidak menyalahi aturan.
"Kalau perusahaan mau kenapa sih mesti dihambat, orang mau nyumbang," tuturnya.
CSR, kata dia, bisa dimanfaatkan sejauh Pemprov hanya bertindak sebagai fasilitator dan pemberi CSR bisa langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara ditanya soal, ada kemungkinan dibentuk forum CSR untuk mengelola anggaran CSR tersebut, Ahok menuturkan itu dapat memperpanjang birokrasi dan memperumit urusannya.
"Yang penting kita enggak minta uangnya, dia bisa langsung ke masyarakat juga kok. Makanya kalau ada forum CSR mesti lewat mereka apa enggak birokrasi lagi? Emang dia dapat komisi nanti?" pungkasnya.
(ysw)
