Timor Tengah Utara kabupaten terkorup di NTT
Timor Tengah Utara kabupaten terkorup di NTT
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kefamenanu, Dedie Tri Haryadi, menyebut jika Timor Tengah Utara (TTU) merupakan kabupaten yang paling terkorup di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu ditegaskannya saat perayaan HUT Adhyaksa ke-53 Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Senin (22/7/2013).
"Wilayah TTU memang termasuk kabupaten terkorup di NTT," jelasnya.
Menurutnya, hal itu lantaran banyaknya angka kasus korupsi yang muncul di wilayah tersebut baik di bidang perdata maupun tata usaha negara.
Terkait angka menyeluruh, pihak Kejari Kefamenanu mengaku telah berhasil mengerjakan sejumlah persoalan. Pada bidang tindak pidana umum, penerimaan SPDP sebanyak 47 perkara, berkas perkara tahap I sebanyak 66 perkara, berkas perkara tahap II sebanyak 38 perkara dan perkara yang dieksekusi sebanyak 44 perkara.
Bidang tindak pidana khusus periode Januari hingga Juni 2013 ada penyelidikan sebanyak tiga perkara, penuntutan sebanyak lima perkara dan penyidikan sebanyak tiga perkara.
Sementara di bidang perdata dan tata usaha negara sampai juni 2013 telah mendapat 3 SKK, pelayanan hukum sebanyak delapan kegiatan.
"Dari data dimaksud tergambar keberhasilan yang sudah kita capai namun masih juga ada beberapa hal yang belum diselesaikan," tegasnya.
Dedie berharap kepada semua warga masyarakat agar senantiasa bekerja sama membantu memberikan informasi agar semua kasus terumama kasus korupsi dapat terungkap.
Hal itu ditegaskannya saat perayaan HUT Adhyaksa ke-53 Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Senin (22/7/2013).
"Wilayah TTU memang termasuk kabupaten terkorup di NTT," jelasnya.
Menurutnya, hal itu lantaran banyaknya angka kasus korupsi yang muncul di wilayah tersebut baik di bidang perdata maupun tata usaha negara.
Terkait angka menyeluruh, pihak Kejari Kefamenanu mengaku telah berhasil mengerjakan sejumlah persoalan. Pada bidang tindak pidana umum, penerimaan SPDP sebanyak 47 perkara, berkas perkara tahap I sebanyak 66 perkara, berkas perkara tahap II sebanyak 38 perkara dan perkara yang dieksekusi sebanyak 44 perkara.
Bidang tindak pidana khusus periode Januari hingga Juni 2013 ada penyelidikan sebanyak tiga perkara, penuntutan sebanyak lima perkara dan penyidikan sebanyak tiga perkara.
Sementara di bidang perdata dan tata usaha negara sampai juni 2013 telah mendapat 3 SKK, pelayanan hukum sebanyak delapan kegiatan.
"Dari data dimaksud tergambar keberhasilan yang sudah kita capai namun masih juga ada beberapa hal yang belum diselesaikan," tegasnya.
Dedie berharap kepada semua warga masyarakat agar senantiasa bekerja sama membantu memberikan informasi agar semua kasus terumama kasus korupsi dapat terungkap.
(rsa)
Explore More