Tanda tangan Ketua KPU dipalsukan AHM-Doa
Tanda tangan Ketua KPU dipalsukan AHM-Doa
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), resmi melaporkan kasus pemalsuan tanda tangannya dalam dokumen rekapitulasi akhir perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur ke Kepolisian Daerah (Polda) Malut.
"Sebab, saksi dari pasangan calon gubernur Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa (AHM-Doa) Edi Langkara menuding dan mencoreng nama baik KPU Halut dengan tuduhan bahwa KPU Halut memiliki data palsu saat pleno akhir rekapitulasi di tingkat Provinsi," ujar Ketua KPU Halut Jhony Rahmat usai memasukkan berkas laporan ke Polda Malut, Jumat (19/07/2013).
Ditambahkan dia, pihaknya juga pernah melaporkan kasus serupa ke Mapolres Halut. Saat itu, masalah yang dilaporkannya terkait perubahan angka suara dalam dokumen model DB1 KWK tentang rekapitulasi suara pilgub di KPU Halut yang diduga dilakukan oleh tim AHM-Doa.
"Pemalsuan dokumen model DB-KWK KPU, dan pemalsuan tanda tangannya ini, bisa dibuktikan dengan uji forensik. Saya tegaskan lagi, saya sebagai Ketua KPU Halut, beserta anggota, tidak melakukan tanda tangan dalam dokumen yang dimiliki tim AHM-Doa," tegasnya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Malut) meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Malut, agar seriusmenyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran pemilu gubernur yang telah diserahkan Bawaslu ke Polda.
"Kan ini sudah jelas ada tim pemenag pasangan AHM-Doa ingin mengacaukan pilgub Malut," terang Ketua Bawaslu Malut Sutan Alwan, kepada Wartawan.
Sutan mengatakan, terkait pemalsuan dokumen rekapitulasi surat suara pilgub di Halut, Bawaslu sudah meminta keterangan terhadap Ketua KPU Halut Jhony Rahmat. Dan cukup bukti, bahwa Jhony tidak pernah menandatangani dokumen yang dimiki Edi Langkara selaku saksi cagub/cawagub AHM-Doa.
"Edi Langkara diduga telah menunjukkan dokumen rekapitulasi palsu yang diubah atas perolehan angka suara yang memenangkan AHM-Doa saat pleno rekapitulasi tingat Provinsi di Sofifi beberapa waktu lalu," ungkapnya.
Dilanjutkan dia, Ketua KPU Halut sudah diperiksa. Ternyata, dia baru tahu, bahwa ada dokumen lain atau dokumen palsu yang diperoleh tim AHM-Doa untuk menggugat KPU Halut. "Jika hukum tidak ditegakkan, maka ke depan nantinya masyarakat tidak lagi percaya terhadap penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dari Polda Malut," tegasnya.
Bawaslu menginginkan, agar pihak kepolisian segera menuntaskan kasus-kasus pilgub yang sudah diserahkan Bawaslu Malut. Sutan merasa yakin, polisi akan mengungkap siapa pelaku di balik pemalsuan tanda tangan tersebut.
"Kepolisian harus memberi ganjaran kepada orang yang mengacaukan proses pilgub ini. Sehingga dapat berlangsung dengan baik. Jika Tidak ditangani serius, bisa jadi modus ini kembali terulang pada pilgub berikutnya," pungkasnya.
"Sebab, saksi dari pasangan calon gubernur Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa (AHM-Doa) Edi Langkara menuding dan mencoreng nama baik KPU Halut dengan tuduhan bahwa KPU Halut memiliki data palsu saat pleno akhir rekapitulasi di tingkat Provinsi," ujar Ketua KPU Halut Jhony Rahmat usai memasukkan berkas laporan ke Polda Malut, Jumat (19/07/2013).
Ditambahkan dia, pihaknya juga pernah melaporkan kasus serupa ke Mapolres Halut. Saat itu, masalah yang dilaporkannya terkait perubahan angka suara dalam dokumen model DB1 KWK tentang rekapitulasi suara pilgub di KPU Halut yang diduga dilakukan oleh tim AHM-Doa.
"Pemalsuan dokumen model DB-KWK KPU, dan pemalsuan tanda tangannya ini, bisa dibuktikan dengan uji forensik. Saya tegaskan lagi, saya sebagai Ketua KPU Halut, beserta anggota, tidak melakukan tanda tangan dalam dokumen yang dimiliki tim AHM-Doa," tegasnya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Malut) meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Malut, agar seriusmenyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran pemilu gubernur yang telah diserahkan Bawaslu ke Polda.
"Kan ini sudah jelas ada tim pemenag pasangan AHM-Doa ingin mengacaukan pilgub Malut," terang Ketua Bawaslu Malut Sutan Alwan, kepada Wartawan.
Sutan mengatakan, terkait pemalsuan dokumen rekapitulasi surat suara pilgub di Halut, Bawaslu sudah meminta keterangan terhadap Ketua KPU Halut Jhony Rahmat. Dan cukup bukti, bahwa Jhony tidak pernah menandatangani dokumen yang dimiki Edi Langkara selaku saksi cagub/cawagub AHM-Doa.
"Edi Langkara diduga telah menunjukkan dokumen rekapitulasi palsu yang diubah atas perolehan angka suara yang memenangkan AHM-Doa saat pleno rekapitulasi tingat Provinsi di Sofifi beberapa waktu lalu," ungkapnya.
Dilanjutkan dia, Ketua KPU Halut sudah diperiksa. Ternyata, dia baru tahu, bahwa ada dokumen lain atau dokumen palsu yang diperoleh tim AHM-Doa untuk menggugat KPU Halut. "Jika hukum tidak ditegakkan, maka ke depan nantinya masyarakat tidak lagi percaya terhadap penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dari Polda Malut," tegasnya.
Bawaslu menginginkan, agar pihak kepolisian segera menuntaskan kasus-kasus pilgub yang sudah diserahkan Bawaslu Malut. Sutan merasa yakin, polisi akan mengungkap siapa pelaku di balik pemalsuan tanda tangan tersebut.
"Kepolisian harus memberi ganjaran kepada orang yang mengacaukan proses pilgub ini. Sehingga dapat berlangsung dengan baik. Jika Tidak ditangani serius, bisa jadi modus ini kembali terulang pada pilgub berikutnya," pungkasnya.
(san)
Explore More