Komnas HAM: Sekolah Master sebagai katup sosial
Rabu, 17 Juli 2013 - 17:14 WIB
Komnas HAM: Sekolah Master sebagai katup sosial
A
A
A
Sindonews.com - Sekolah Masjid Terminal (Master) di kawasan Terminal Kota Depok, disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai katup sosial. Makanya, jika direlokasi di daerah pelosok fungsi tersebut justru tidak berjalan.
Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengatakan, keberadaan Sekolah MAsjid Terminal adalah sebagai fungsi katub sosial. Sehingga letaknya sudah sangat tepat berada di tengah kota.
Artinya, anak-anak dapat terakomodir dan mendapatkan pembinaan serta keluarga sehingga mereka dapat terkontrol dengan baik. Menurut dia, jika Sekolah Master direlokasi di lokasi yang jauh maka fungsi sebagai katub sosial tidak terpenuhi.
“Ini kan tempatnya di urban jadi bisa sebagai fungsi katub sosial. Kalau diletakkan di sub urban maka siapa yang mau bersekolah di sana. Ini yang harus dipahami oleh pemerintah,” kata Otto, Rabu (17/07/2013).
Sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menuding keberadaan sekolah ini malah menambah keberadaan anjal di Depok. Pasalnya, anjal dari berbagai daerah penyangga berkumpul di tempat itu.
“Bukan hanya hak anak yang dilanggar. Tetapi juga hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan. Wali kota tidak memahami konsep pendidikan di tempat ini yang jelas berbeda dengan sekolah formal,” ungkap Otto.
Ketua Yayasan Bina Insan Mandiri Nurrohim menuturkan, banyaknya anjal yang menjual nama master ketika razia, Rohim mengatakan, pihaknya tidak dapat menyalahkan mereka.
Rohim tidak dapat membatasi siapapun yang ingin bernaung di Master. Mengingat Master adalah tempat pembuangan akhir kaum minoritas yang tersisihkan secara sosial.
“Bagaimanapun saya akan membela mereka. Saya tidak akan melihat dari mana asalnya karena sesuai dengan MoU dengan sembilan kementrian untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada mereka,” tutupnya.
Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengatakan, keberadaan Sekolah MAsjid Terminal adalah sebagai fungsi katub sosial. Sehingga letaknya sudah sangat tepat berada di tengah kota.
Artinya, anak-anak dapat terakomodir dan mendapatkan pembinaan serta keluarga sehingga mereka dapat terkontrol dengan baik. Menurut dia, jika Sekolah Master direlokasi di lokasi yang jauh maka fungsi sebagai katub sosial tidak terpenuhi.
“Ini kan tempatnya di urban jadi bisa sebagai fungsi katub sosial. Kalau diletakkan di sub urban maka siapa yang mau bersekolah di sana. Ini yang harus dipahami oleh pemerintah,” kata Otto, Rabu (17/07/2013).
Sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menuding keberadaan sekolah ini malah menambah keberadaan anjal di Depok. Pasalnya, anjal dari berbagai daerah penyangga berkumpul di tempat itu.
“Bukan hanya hak anak yang dilanggar. Tetapi juga hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan. Wali kota tidak memahami konsep pendidikan di tempat ini yang jelas berbeda dengan sekolah formal,” ungkap Otto.
Ketua Yayasan Bina Insan Mandiri Nurrohim menuturkan, banyaknya anjal yang menjual nama master ketika razia, Rohim mengatakan, pihaknya tidak dapat menyalahkan mereka.
Rohim tidak dapat membatasi siapapun yang ingin bernaung di Master. Mengingat Master adalah tempat pembuangan akhir kaum minoritas yang tersisihkan secara sosial.
“Bagaimanapun saya akan membela mereka. Saya tidak akan melihat dari mana asalnya karena sesuai dengan MoU dengan sembilan kementrian untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada mereka,” tutupnya.
(ysw)
