SMKN 1 Bantul pungut siswa baru Rp4,3 juta
Rabu, 17 Juli 2013 - 17:09 WIB
SMKN 1 Bantul pungut siswa baru Rp4,3 juta
A
A
A
Sindonews.com - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2013 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Bantul menyisakan masalah. Biaya pengembangan Sarana dan Prasarana (Sapras) pendidikan senilai Rp4,3 juta yang ditarik terhadap siswa baru, dinilai memberatkan.
Selain dinilai terlalu besar, para orang tua juga khawatir jika tidak bisa membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yakni sebelum tahun ajaran baru 2013/2014 dimulai, pada Senin 15 Juli 2013, anak mereka gagal menjadi siswa baru di SMKN 1 Bantul.
Karena itu, para orang tua siswa baru melaporkan persoalan tersebut ke Ombudmens Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY dan sebagai tindaklanjutnya ORI perwakilan DIY melakukan klarifikasi masalah tersebut kepada SMKN 1 Bantul.
Kepala sekolah SMKN 1 Bantul Retno Yuniar Dwiaryani, membenarkan adanya pungutan itu. Namun untuk besarannya, dia mengklaim sudah mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid, saat pertemuan antara orang tua dan sekolah, Sabtu 6 Juli 2013. Bahkan untuk besaran pungutan juga lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk tahun lalu besarnya pungutan Rp7 juta kurang sedikit, dan untuk tahun ini menjadi Rp5 juta kurang, atau turun Rp2 jutaan,” ungkap Retno usai klarifikasi dengan ORI perwakilan DIY, Rabu (17/7/2013).
Retno menjelaskan, meski untuk pembayaran waktunya ditentukan Sabtu 13 Juli 2013, tetapi bagi yang belum bisa sekolah masih memberikan toleransi dan siswa yang belum membayar tetap diperbolehkan mengikuti program pendidikan.
Bukan itu saja, bagi yang tidak mampu, sekolah juga mencarikan beasiswa pendidikan, termasuk membebaskan biaya dari siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
“Tahun ini ada 16 siswa baru yang digratiskan, yaitu enam siswa berasal Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 siswa keluraga miskin,” terangnya.
Retno mengatakan, sebenarnya apa yang dilakukan sekolah tersebut, sebanding dengan kualitas yang ada. Terbukti, rata-rata nilai UN siswa SMKN 1 Bantul tertinggi se Bantul. Sehingga untuk menunjang tersebut, tentunya biaya yang dikeluarkan juga harus sebanding. Apalagi tindakan ini juga diperbolehkan.
"Jadi dari sisi aturan apa yang kami lakukan tidak melanggar,” tandasnya.
Menurut Retno, tarikan pungutan itu, rencananya akan dipergunakan untuk pengembangan pembangunan musala sekolah. Sebab musala yang ada dinilai tidak representative. Ini lantaran hanya mampu menampung 100 orang. Sedangkan jumlah siswa SMKN 1 Bantul semuanya ada 1.500 siswa.
SMKN 1 Bantul yang dulunya SMEA ini, memiliki 30 kelas. Terdiri dari kelas X, XI, dan XII. Masing-masing 10 kelas yang terbagi dalam lima jurusan, yakni Akutansi, Pemasaran, Admitrasi perkantoran, Komputer Jaringan, dan Multimedia serta untuk satu angkatan rata-rata menerima 446 siswa.
Asisten ORI Perwakilan DIY Nur Kholis mengatakan, selain untuk menindaklanjuti keluhan dari beberapa orangtua siswa baru SMKN 1 Bantul, soal adanya pembebanan biaya Rp4,3 juta.
Klarifikasi ini, juga untuk mengali dan mengkaji informasi lebih lanjut terhadap masalah tersebut, sekaligus sebagai bahan sebelum memberikan kesimpulan rekomendasi kepada dinas terkait.
Selain dinilai terlalu besar, para orang tua juga khawatir jika tidak bisa membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yakni sebelum tahun ajaran baru 2013/2014 dimulai, pada Senin 15 Juli 2013, anak mereka gagal menjadi siswa baru di SMKN 1 Bantul.
Karena itu, para orang tua siswa baru melaporkan persoalan tersebut ke Ombudmens Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY dan sebagai tindaklanjutnya ORI perwakilan DIY melakukan klarifikasi masalah tersebut kepada SMKN 1 Bantul.
Kepala sekolah SMKN 1 Bantul Retno Yuniar Dwiaryani, membenarkan adanya pungutan itu. Namun untuk besarannya, dia mengklaim sudah mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid, saat pertemuan antara orang tua dan sekolah, Sabtu 6 Juli 2013. Bahkan untuk besaran pungutan juga lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk tahun lalu besarnya pungutan Rp7 juta kurang sedikit, dan untuk tahun ini menjadi Rp5 juta kurang, atau turun Rp2 jutaan,” ungkap Retno usai klarifikasi dengan ORI perwakilan DIY, Rabu (17/7/2013).
Retno menjelaskan, meski untuk pembayaran waktunya ditentukan Sabtu 13 Juli 2013, tetapi bagi yang belum bisa sekolah masih memberikan toleransi dan siswa yang belum membayar tetap diperbolehkan mengikuti program pendidikan.
Bukan itu saja, bagi yang tidak mampu, sekolah juga mencarikan beasiswa pendidikan, termasuk membebaskan biaya dari siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
“Tahun ini ada 16 siswa baru yang digratiskan, yaitu enam siswa berasal Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 siswa keluraga miskin,” terangnya.
Retno mengatakan, sebenarnya apa yang dilakukan sekolah tersebut, sebanding dengan kualitas yang ada. Terbukti, rata-rata nilai UN siswa SMKN 1 Bantul tertinggi se Bantul. Sehingga untuk menunjang tersebut, tentunya biaya yang dikeluarkan juga harus sebanding. Apalagi tindakan ini juga diperbolehkan.
"Jadi dari sisi aturan apa yang kami lakukan tidak melanggar,” tandasnya.
Menurut Retno, tarikan pungutan itu, rencananya akan dipergunakan untuk pengembangan pembangunan musala sekolah. Sebab musala yang ada dinilai tidak representative. Ini lantaran hanya mampu menampung 100 orang. Sedangkan jumlah siswa SMKN 1 Bantul semuanya ada 1.500 siswa.
SMKN 1 Bantul yang dulunya SMEA ini, memiliki 30 kelas. Terdiri dari kelas X, XI, dan XII. Masing-masing 10 kelas yang terbagi dalam lima jurusan, yakni Akutansi, Pemasaran, Admitrasi perkantoran, Komputer Jaringan, dan Multimedia serta untuk satu angkatan rata-rata menerima 446 siswa.
Asisten ORI Perwakilan DIY Nur Kholis mengatakan, selain untuk menindaklanjuti keluhan dari beberapa orangtua siswa baru SMKN 1 Bantul, soal adanya pembebanan biaya Rp4,3 juta.
Klarifikasi ini, juga untuk mengali dan mengkaji informasi lebih lanjut terhadap masalah tersebut, sekaligus sebagai bahan sebelum memberikan kesimpulan rekomendasi kepada dinas terkait.
(san)
