Kata JK soal rusuh Lapas Tanjung Gusta
Minggu, 14 Juli 2013 - 12:13 WIB
Kata JK soal rusuh Lapas Tanjung Gusta
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai, kerusuhan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta merupakan kesalahan semua pihak atas ketidakdisiplinan mereka.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, kerusuhan pecah di dalam Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumut. Dalam kerusuhan itu, beberapa napi dan sipir tewas. Sementara lapas mengalami kerusakan parah, dan ratusan napi melarikan diri.
“Kalau kita lihat, ini suatu gejala ketidakdisiplinan banyak pihak. Soal teknis saja, kebanyakan (napi) kan isinya di penjara itu,” tutur JK, kepada wartawan di Kampus ITB, Minggu (14/7/2013).
Dia menilai, dengan jumlah napi yang dua kali lipat dari kapasitas lapas tidak dibarengi dengan kesiapan petugas sipir yang hanya 18 orang.
Meski demikian, terpenting yang harus dicermati dalam insiden tersebut, adalah perasaan para penghuni lapas lain yang mendapat tekanan akibat keadaaan.
Pihaknya berharap, pemerintah dapat segera berbenah diri dan memetik pelajaran berharga dari insiden tersebut agar kelak tidak kembali terulang.
"Semua harus diperbaiki, apalagi melihat masalahnya kan cuma karena air. Suasana masyarakat lapas kan dipenuhi tekanan, itu bisa berbahaya," jelasnya.
Disinggung mengenai PP No.99 tahun 2012 yang mengatur mengenai remisi yang juga disebut-sebut menjadi salah satu faktor kerusuhan, dia berharap, pemerintah bisa mengkaji ulang hal tersebut.
Meski dinilai PP tersebut yang mengatur remisi bagi para pelaku terorisme, narkotika, dan koruptor sudah cukup baik. Namun, pemerintah diharapkan harus tetap mempertimbangkan aspek tekanan, bagi para napi yang dirasa sudah sangat berat.
“Didalam lapas itu penuh tekanan. Itu bisa berbahaya. Bagaimana pun harus mempertimbangankan banyak aspek, bukan hukumannya," tukasnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, kerusuhan pecah di dalam Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumut. Dalam kerusuhan itu, beberapa napi dan sipir tewas. Sementara lapas mengalami kerusakan parah, dan ratusan napi melarikan diri.
“Kalau kita lihat, ini suatu gejala ketidakdisiplinan banyak pihak. Soal teknis saja, kebanyakan (napi) kan isinya di penjara itu,” tutur JK, kepada wartawan di Kampus ITB, Minggu (14/7/2013).
Dia menilai, dengan jumlah napi yang dua kali lipat dari kapasitas lapas tidak dibarengi dengan kesiapan petugas sipir yang hanya 18 orang.
Meski demikian, terpenting yang harus dicermati dalam insiden tersebut, adalah perasaan para penghuni lapas lain yang mendapat tekanan akibat keadaaan.
Pihaknya berharap, pemerintah dapat segera berbenah diri dan memetik pelajaran berharga dari insiden tersebut agar kelak tidak kembali terulang.
"Semua harus diperbaiki, apalagi melihat masalahnya kan cuma karena air. Suasana masyarakat lapas kan dipenuhi tekanan, itu bisa berbahaya," jelasnya.
Disinggung mengenai PP No.99 tahun 2012 yang mengatur mengenai remisi yang juga disebut-sebut menjadi salah satu faktor kerusuhan, dia berharap, pemerintah bisa mengkaji ulang hal tersebut.
Meski dinilai PP tersebut yang mengatur remisi bagi para pelaku terorisme, narkotika, dan koruptor sudah cukup baik. Namun, pemerintah diharapkan harus tetap mempertimbangkan aspek tekanan, bagi para napi yang dirasa sudah sangat berat.
“Didalam lapas itu penuh tekanan. Itu bisa berbahaya. Bagaimana pun harus mempertimbangankan banyak aspek, bukan hukumannya," tukasnya.
(san)
