Pungli marak, pelajar datangi DPRD Palopo
Jum'at, 12 Juli 2013 - 20:28 WIB
Pungli marak, pelajar datangi DPRD Palopo
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan mahasiswa dan siswa mendatangi Kantor DPRD Kota Palopo memprotes maraknya pungutan liar yang dilakukan hampir seluruh sekolah di Kota Palopo saat penerimaan siswa baru.
Pungutan liar itu terjadi mulai dari SD hingga SMA. Semua murid yang terkena pungutan liar tersebut adalah siswa baru.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pungutan liar tersebut diperuntukkan untuk membeli baju, dasi, topi, buku, bangku dan tanah timbunan. Besar pungutan bahkan hingga mencapai Rp1 juta persiswa.
"Pungutan seperti ini tidak hanya terjadi di Kota Palopo, di Kabupaten Luwu yakni di SMA 1 Bua juga memberlakukan pungutan liar seperti ini. Hal ini sudah diketahui dinas pendidikan, tapi malah terkesan kompak menghalalkan pungutan liar tersebut," jelas seorang wali siswa, Yertin, dalam orasinya, Jumat (12/7/2013).
Menurutnya, pihak sekolah beranggapan pungutan tersebut adalah keputusan rapat komite sekolah. Kejadian ini, lanjutnya, sudah pasti meresahkan orang tua siswa dan siswa.
Beberapa siswa yang tidak mampu akhirnya tidak bisa membayar pungutan yang dianggap terlalu membebani tersebut dan ada pula yang tidak jadi melanjutkan sekolahnya akibat banyaknya pungutan di sekolah.
Permasalahan inilah yang membuat sejumlah mahasiswa mendesak anggota DPRD Kota Palopo segera turung tangan, karena pungutan liar yang terjadi di Kota Palopo sudah meresahkan dan terjadi hampir di semua sekolah.
Pungutan liar itu terjadi mulai dari SD hingga SMA. Semua murid yang terkena pungutan liar tersebut adalah siswa baru.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pungutan liar tersebut diperuntukkan untuk membeli baju, dasi, topi, buku, bangku dan tanah timbunan. Besar pungutan bahkan hingga mencapai Rp1 juta persiswa.
"Pungutan seperti ini tidak hanya terjadi di Kota Palopo, di Kabupaten Luwu yakni di SMA 1 Bua juga memberlakukan pungutan liar seperti ini. Hal ini sudah diketahui dinas pendidikan, tapi malah terkesan kompak menghalalkan pungutan liar tersebut," jelas seorang wali siswa, Yertin, dalam orasinya, Jumat (12/7/2013).
Menurutnya, pihak sekolah beranggapan pungutan tersebut adalah keputusan rapat komite sekolah. Kejadian ini, lanjutnya, sudah pasti meresahkan orang tua siswa dan siswa.
Beberapa siswa yang tidak mampu akhirnya tidak bisa membayar pungutan yang dianggap terlalu membebani tersebut dan ada pula yang tidak jadi melanjutkan sekolahnya akibat banyaknya pungutan di sekolah.
Permasalahan inilah yang membuat sejumlah mahasiswa mendesak anggota DPRD Kota Palopo segera turung tangan, karena pungutan liar yang terjadi di Kota Palopo sudah meresahkan dan terjadi hampir di semua sekolah.
(rsa)
