Merasa tak adil, warga tolak BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Sedikitnya tiga warga di Dusun Jligudan, Desa/Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang menolak untuk menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Penolakan itu dilakukan karena distribusi BLSM dinilai tidak adil.
Kasi Kesra Desa Borobudur, Budiman mengatakan, ada lima undangan pengambilan BLSM di Dusun Jligudan yang saat ini masih di balai desa, tiga di antaranya karena warga yang bersangkutan tidak mau mengambil BLSM karena mereka beranggapan tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut dan tidak tepat sasaran.
Tiga warga yang menolak tersebut, yakni Sutasman, Asro Mawardi, dan Slamet Budiono. Sedangkan dua warga atas nama Agus Priyanto dan Maryono merupakan bukan penduduk desa setempat.
"Yang tiga, selain merasa mampu, mereka juga memandang ada yang lebih miskin tapi tidak dapat BLSM. Sehingga mereka mengembalikan undangan sebagai penerima. Sedangkan dua nama lainnya tidak ada di dusun ini," paparnya.
Proses pembagian BLSM, lanjut Budiman, setelah menerima data penerima BLSM beberapa waktu lalu, kemudian pihak desa membuat undangan bagi penerima untuk mengambil BLSM dan kartu perlindungan sosial (KPS) di Kantor Pos Borobudur pada Senin (8/7).
"Namun, tiga warga tersebut tidak mau mengambil BLSM dan mengembalikan undangan ke balai desa. Mereka juga membuat surat pernyataan yang ditandatangani ketiga orang tersebut," katanya, Kamis (11/7/2013).
Menurutnya, program sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ini terjadi kesalahan data di sejumlah KPS. Diantaranya, KPS dengan nama suami benar, tetapi nama istri dan anak salah, maka yang bersangkutan belum bisa mengambil BLSM.
Desa Borobudur terdapat 279 rumah tangga sasaran (RTS) penerima BLSM dari sekitar 6.500 keluarga yang tinggal di desa tersebut. Data tersebut berbeda dengan bantuan langsung tunia (BLT) beberapa tahun lalu yang mencapai 800 RTS. "Kami tidak tahu persis proses pendataan BLSM," imbuhnya.
Sementara Kepala Desa Borobudur, Maladi mengaku tidak mempersoalkan penolakaan tiga warganya itu. Bahkan dia menghargai keputusan itu sebagai tindakan kesadaran warga.
"Itu sudah menjadi hak mereka. Mau diambil atau tidak," tandasnya.
Kasi Kesra Desa Borobudur, Budiman mengatakan, ada lima undangan pengambilan BLSM di Dusun Jligudan yang saat ini masih di balai desa, tiga di antaranya karena warga yang bersangkutan tidak mau mengambil BLSM karena mereka beranggapan tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut dan tidak tepat sasaran.
Tiga warga yang menolak tersebut, yakni Sutasman, Asro Mawardi, dan Slamet Budiono. Sedangkan dua warga atas nama Agus Priyanto dan Maryono merupakan bukan penduduk desa setempat.
"Yang tiga, selain merasa mampu, mereka juga memandang ada yang lebih miskin tapi tidak dapat BLSM. Sehingga mereka mengembalikan undangan sebagai penerima. Sedangkan dua nama lainnya tidak ada di dusun ini," paparnya.
Proses pembagian BLSM, lanjut Budiman, setelah menerima data penerima BLSM beberapa waktu lalu, kemudian pihak desa membuat undangan bagi penerima untuk mengambil BLSM dan kartu perlindungan sosial (KPS) di Kantor Pos Borobudur pada Senin (8/7).
"Namun, tiga warga tersebut tidak mau mengambil BLSM dan mengembalikan undangan ke balai desa. Mereka juga membuat surat pernyataan yang ditandatangani ketiga orang tersebut," katanya, Kamis (11/7/2013).
Menurutnya, program sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ini terjadi kesalahan data di sejumlah KPS. Diantaranya, KPS dengan nama suami benar, tetapi nama istri dan anak salah, maka yang bersangkutan belum bisa mengambil BLSM.
Desa Borobudur terdapat 279 rumah tangga sasaran (RTS) penerima BLSM dari sekitar 6.500 keluarga yang tinggal di desa tersebut. Data tersebut berbeda dengan bantuan langsung tunia (BLT) beberapa tahun lalu yang mencapai 800 RTS. "Kami tidak tahu persis proses pendataan BLSM," imbuhnya.
Sementara Kepala Desa Borobudur, Maladi mengaku tidak mempersoalkan penolakaan tiga warganya itu. Bahkan dia menghargai keputusan itu sebagai tindakan kesadaran warga.
"Itu sudah menjadi hak mereka. Mau diambil atau tidak," tandasnya.
(rsa)