Data BLSM kacau, warga Sitokan minta didata ulang
Kamis, 11 Juli 2013 - 16:34 WIB
Data BLSM kacau, warga Sitokan minta didata ulang
A
A
A
Sindonews.com - Penerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakar (BLSM) di Dusun Sitokan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Sebab ada warga yang mestinya tidak berhak namun mendapatkan dan sebaliknya yang mestinya berhak justru tidak menerima.
Untuk warga Sitokan yang mendapatkan BLSM ada 43 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah ini, sembilan warga dinilai tidak berhak. Sebab dari sisi ekonomi mereka mampu, Bukan itu saja, tiga warga di antaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Total di Dusun Sitokan ada 360 KK. Hal tersebut, terungkap saat warga Dusun Sitokan menyampaikan permasalahan itu ke DPRD Sleman, Kamis (11/7/2013).
“Selain banyak yang tidak tepat sasaran, kami mencatat ada 16 KK yang mestinya menerima BLSM, namun tidak terdaftar,” ungkap warga Sitokan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Juwaji Purbo Saputra kepada Dewan setempat.
Atas realitas itu, selain menanyakan mekanisme dalam menentukan warga penerima BLSM , warga juga meminta untuk penyaluran BLSM ditunda dahulu dan ada pendataan ulang. Sehingga warga yang menerima benar-benar mereka yang berhak. Sesuai jadwal undangan untuk penyaluran BLSM dusun Sitokan, akan dilangsungkan Sabtu (13/7) di Kantor Pos Cangkringan.
“Permintaan kami ini bukan tanpa alasan, sebab jika tetap mengacu pada data sekarang, tentunya menimbulkan ketidakadilan dan memicu keresahan warga,” tandasnya.
Wakil ketua DPRD Sleman Agus Rohman Sukamto mengatakan segera akan menindaklanjuti laporan warga tersebut. Sebagai langkah awal, akan mengundang kantor pos, BPS dan instansi terkait guna klarifikasi soal data dan penyaluran BLSM tersebut. Setelah itu akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, sebelum menyampaikan ke pusat.
“Kami komitmen dan akan memperjuangkan aspirasi warga, tetapi jika tidak terakomodasi tidak dapat berbuat banyak,” ucapnya.
Untuk warga Sitokan yang mendapatkan BLSM ada 43 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah ini, sembilan warga dinilai tidak berhak. Sebab dari sisi ekonomi mereka mampu, Bukan itu saja, tiga warga di antaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Total di Dusun Sitokan ada 360 KK. Hal tersebut, terungkap saat warga Dusun Sitokan menyampaikan permasalahan itu ke DPRD Sleman, Kamis (11/7/2013).
“Selain banyak yang tidak tepat sasaran, kami mencatat ada 16 KK yang mestinya menerima BLSM, namun tidak terdaftar,” ungkap warga Sitokan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Juwaji Purbo Saputra kepada Dewan setempat.
Atas realitas itu, selain menanyakan mekanisme dalam menentukan warga penerima BLSM , warga juga meminta untuk penyaluran BLSM ditunda dahulu dan ada pendataan ulang. Sehingga warga yang menerima benar-benar mereka yang berhak. Sesuai jadwal undangan untuk penyaluran BLSM dusun Sitokan, akan dilangsungkan Sabtu (13/7) di Kantor Pos Cangkringan.
“Permintaan kami ini bukan tanpa alasan, sebab jika tetap mengacu pada data sekarang, tentunya menimbulkan ketidakadilan dan memicu keresahan warga,” tandasnya.
Wakil ketua DPRD Sleman Agus Rohman Sukamto mengatakan segera akan menindaklanjuti laporan warga tersebut. Sebagai langkah awal, akan mengundang kantor pos, BPS dan instansi terkait guna klarifikasi soal data dan penyaluran BLSM tersebut. Setelah itu akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, sebelum menyampaikan ke pusat.
“Kami komitmen dan akan memperjuangkan aspirasi warga, tetapi jika tidak terakomodasi tidak dapat berbuat banyak,” ucapnya.
(rsa)
