Bupati Bone ancam copot pejabat kerja tak maksimal
Selasa, 09 Juli 2013 - 19:09 WIB
Bupati Bone ancam copot pejabat kerja tak maksimal
A
A
A
Sindonews.com - Bupati Bone Andi Fahsar M Padjalangi memutasi dan melantik pejabat eselon II di jajaran Pemkab Bone. Rotasi itu pertama kalinya dilakukan sejak dilantik sebagai Bupati Bone menggantikan Andi Idris Galigo, 4 April 2013 lalu.
Gerbong mutasi secara besar-besaran itu terdiri dari 48 pejabat struktural dan 20 orang yang dinonjobkan.
Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa pejabat di era kepemimpinan mantan Bupati Bone, Andi Idris Galigo yang digeser yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Kabupaten Bone Andi Irwansyah yang kini menjabat Staf Khusus, Kepala BKDD Bone Ridwan menjadi staf khusus, Direktur RSUD Tenriawaru Watampone Dr Arfiah Arabe juga menjadi staf khusus dan beberapa setingkat Kepala Dinas lainnya.
Dalam sambutannya Bupati Bone Andi Fahsar M Padjalangi mengatakan, pergeseran jabatan yang dilakukan itu merupakan penggodokan hasil Baperjakat dan memiliki kemampuan di bidang masing-masing untuk mengembangkan tugas pokok.
"Saudara dipilih bukan karena perjuangan, kalau tidak bekerja dengan maksimal dan membuahkan hasil selama tiga bulan ke depan maka saya tidak segan-segan akan mencopot kembali," ujar Fahsar yang didampingi Wabup Bone Ambo Dalle digedung PKK, Selasa, (9/7).
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat yang dinonjob tidak menghadiri undangan dan sedikitnya ada tiga orang yang hadir yakni Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Andi Pahrum Pawi, Kepala BKDD Bone Ridwan dan Kepala Dinas Kehutanan Asmar Arabe.
Sementara itu, Lembaga Advokasi Kesejahteraan Rakyat (LakRa), Suardi Mandang mengatakan, mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bone adalah hal-hal wajar saja, namun yang harus dipahami bagaimana pemerintah harus bersinergi membangun Kabupaten Bone dengan janji-janji politiknya memberikan harapan baru kepada rakyat.
"Utang politik tentu ada, namun yang terpenting pejabat yang menempati posisi strategis itu bisa mensejahterahkan rakyat dan memiliki kemampuan," ujar Suardi Mandang.
Andi Irwansyah yang digeser ke Staf khusus Pemkab Bone, saat dikonfirmasi enggan berkomentar lebih jauh, menurutnya masalah mutasi bukan kewenangannya karena keputusannya dari Bupati Bone setelah mendengar pertimbangan dari Baperjakat.
Gerbong mutasi secara besar-besaran itu terdiri dari 48 pejabat struktural dan 20 orang yang dinonjobkan.
Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa pejabat di era kepemimpinan mantan Bupati Bone, Andi Idris Galigo yang digeser yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Kabupaten Bone Andi Irwansyah yang kini menjabat Staf Khusus, Kepala BKDD Bone Ridwan menjadi staf khusus, Direktur RSUD Tenriawaru Watampone Dr Arfiah Arabe juga menjadi staf khusus dan beberapa setingkat Kepala Dinas lainnya.
Dalam sambutannya Bupati Bone Andi Fahsar M Padjalangi mengatakan, pergeseran jabatan yang dilakukan itu merupakan penggodokan hasil Baperjakat dan memiliki kemampuan di bidang masing-masing untuk mengembangkan tugas pokok.
"Saudara dipilih bukan karena perjuangan, kalau tidak bekerja dengan maksimal dan membuahkan hasil selama tiga bulan ke depan maka saya tidak segan-segan akan mencopot kembali," ujar Fahsar yang didampingi Wabup Bone Ambo Dalle digedung PKK, Selasa, (9/7).
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat yang dinonjob tidak menghadiri undangan dan sedikitnya ada tiga orang yang hadir yakni Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Andi Pahrum Pawi, Kepala BKDD Bone Ridwan dan Kepala Dinas Kehutanan Asmar Arabe.
Sementara itu, Lembaga Advokasi Kesejahteraan Rakyat (LakRa), Suardi Mandang mengatakan, mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bone adalah hal-hal wajar saja, namun yang harus dipahami bagaimana pemerintah harus bersinergi membangun Kabupaten Bone dengan janji-janji politiknya memberikan harapan baru kepada rakyat.
"Utang politik tentu ada, namun yang terpenting pejabat yang menempati posisi strategis itu bisa mensejahterahkan rakyat dan memiliki kemampuan," ujar Suardi Mandang.
Andi Irwansyah yang digeser ke Staf khusus Pemkab Bone, saat dikonfirmasi enggan berkomentar lebih jauh, menurutnya masalah mutasi bukan kewenangannya karena keputusannya dari Bupati Bone setelah mendengar pertimbangan dari Baperjakat.
(lns)
