Warga Syiah berharap SBY bisa beri perlindungan
A
A
A
Sindonews.com - Keinginan kuat penganut Syiah asal Sampang Madura bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena merasa tidak lagi mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah Sampang, Madura.
Warga Syiah berharap SBY bisa memberikan perlindungan kepada mereka agar tetap bisa memeluk keyakinan dalam beragama.
Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan, beberapa orang warga Syiah sejak 1 Juni 2013 berusaha datang ke Jakarta untuk menyampaikan keinginannya bertemu Presiden SBY.
"Mereka hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi di Sampang, karena mereka percaya bahwa saat ini situasi makin buruk dan hanya Presiden yang bisa menyelesaikannya," ungkap Haris kepada wartawan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Senin (1/7/2013).
Menurut Haris, Pemerintah Daerah Sampang, justru memfasilitasi kekerasan dengan menggunakan aparat Kepolisian.
"Kami menduga ada pelanggaran HAM yang sangat berat, karena Pemda Sampang sebagai penyelenggara negara justru memfasilitasi kekerasan," tegasnya.
Kemudian, Haris juga mengusulkan kepada Wantimpres untuk menanyakan fungsi dan kerja dari Menteri Koerdinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Komisi Nasional (Komnas) HAM, Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini.
"Apa kerjanya, sudah mendapat uang kok masalah seperti ini enggak selesai. Mereka harus bekerja sama membentuk tim pencari fakta adanya intimidasi di warga Syiah di Sampang," sindirnya.
Perlu diketahui, setelah bertemu dengan anggota Wantimpres, Albert Hasibuan, sebanyak 10 orang perwakilan warga Syiah yang mengayuh sepedah dari Surabaya ke Jakarta ini langsung berorasi di depan Istana Negara.
Warga Syiah berharap SBY bisa memberikan perlindungan kepada mereka agar tetap bisa memeluk keyakinan dalam beragama.
Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan, beberapa orang warga Syiah sejak 1 Juni 2013 berusaha datang ke Jakarta untuk menyampaikan keinginannya bertemu Presiden SBY.
"Mereka hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi di Sampang, karena mereka percaya bahwa saat ini situasi makin buruk dan hanya Presiden yang bisa menyelesaikannya," ungkap Haris kepada wartawan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Senin (1/7/2013).
Menurut Haris, Pemerintah Daerah Sampang, justru memfasilitasi kekerasan dengan menggunakan aparat Kepolisian.
"Kami menduga ada pelanggaran HAM yang sangat berat, karena Pemda Sampang sebagai penyelenggara negara justru memfasilitasi kekerasan," tegasnya.
Kemudian, Haris juga mengusulkan kepada Wantimpres untuk menanyakan fungsi dan kerja dari Menteri Koerdinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Komisi Nasional (Komnas) HAM, Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini.
"Apa kerjanya, sudah mendapat uang kok masalah seperti ini enggak selesai. Mereka harus bekerja sama membentuk tim pencari fakta adanya intimidasi di warga Syiah di Sampang," sindirnya.
Perlu diketahui, setelah bertemu dengan anggota Wantimpres, Albert Hasibuan, sebanyak 10 orang perwakilan warga Syiah yang mengayuh sepedah dari Surabaya ke Jakarta ini langsung berorasi di depan Istana Negara.
(lns)