Warga Depok cuekin pengumuman DCS
Jum'at, 28 Juni 2013 - 22:50 WIB
Warga Depok cuekin pengumuman DCS
A
A
A
Sindonews.com - Ajang pengumuman daftar calon sementara (DCS), nampaknya kurang di respon masyarakat. Pasalnya, sejak DCS diumumkan sampai dengan batas ketentuan atau 22 Juni 2013, tidak ada laporan dari masyarakat.
"Sejak kita umumkan ke masyarakat, tidak ada laporan yang kita terima. Tapi, kalau sampai ada suatu yang luar biasa terjadi kemungkinan dicoret dari DCT bisa saja terjadi," terang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok Raden Salamun Adiningrat, Jumat (28/6/2013).
Salamun menuturkan, dengan tidak adanya laporan dari masyarakat memiliki dua kemungkinan, masyarakat mengabaikan atau tak peduli DCS. Selain itu, imbuhnya, kemungkinan sosialisasi yang DCS yang lemah. Dia mengaku sosialisasi dilakukan di kantor kelurahan, Kecamatan, Balai Kota dan di koran lokal selama lima hari.
"Nanti, DCS ini akan kita jadikan bahan untuk penetapan DCT (daftar calon tetap pada 22 Agustus mendatang," paparnya.
Menurutnya, DCS diumumkan agar mendapat laporan atau tanggapan dari masyarakat. Laporan yang memberatkan dan berujung pada pencoretan seperti terbukti memalsukan ijazah, residivis atau melakukan tindak pidana berat.
"Sejak kita umumkan ke masyarakat, tidak ada laporan yang kita terima. Tapi, kalau sampai ada suatu yang luar biasa terjadi kemungkinan dicoret dari DCT bisa saja terjadi," terang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok Raden Salamun Adiningrat, Jumat (28/6/2013).
Salamun menuturkan, dengan tidak adanya laporan dari masyarakat memiliki dua kemungkinan, masyarakat mengabaikan atau tak peduli DCS. Selain itu, imbuhnya, kemungkinan sosialisasi yang DCS yang lemah. Dia mengaku sosialisasi dilakukan di kantor kelurahan, Kecamatan, Balai Kota dan di koran lokal selama lima hari.
"Nanti, DCS ini akan kita jadikan bahan untuk penetapan DCT (daftar calon tetap pada 22 Agustus mendatang," paparnya.
Menurutnya, DCS diumumkan agar mendapat laporan atau tanggapan dari masyarakat. Laporan yang memberatkan dan berujung pada pencoretan seperti terbukti memalsukan ijazah, residivis atau melakukan tindak pidana berat.
(ysw)
