Warga miskin di Bone tak dapat BLSM
Warga miskin di Bone tak dapat BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai subsidi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi polemik ditengah masyarakat Kabupaten Bone. Pasalnya, sejumlah warga miskin mengeluhkan namanya tidak terdata.
Ironisnya, warga bingung dengan tidak adanya posko pengaduan yang tidak tersedia. Seperti di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, yang berada di pesisir laut. Ratusan warga miskin yang bermata pencaharian nelayan, mengadu ke kantor lurahnya, mempertanyakan namanya tidak terdata dalam penerima BLSM.
Lurah Bajoe Hj Fahidah mengatakan, PT POS Indonesia Watampone langsung membagikan Kartu Pengaman Sosial (KPS) ke kepala lingkungan. Adapun sejumlah nama yang dibagikan belum diketahui karena belum ada laporan yang diterimanya.
Meski demikian, dalam nama-nama penerima KPS itu, ada warga yang mampu diberikan sedang warga miskin tidak terdaftar dan ada juga melaporkan ke Kelurahan memprotes yang seharusnya masuk dalam penerima BLSM.
"Saya hanya minta agar warga bersabar dengan mengatakan kalau itu bukan rejeki. Saya juga pusing karena tidak ada posko pengaduan dan berharap ada penambahan penerima BLSM," ujar Fahidah, kepada wartawan, di Makassar, Rabu (26/6/2013).
Berdasarkan data yang dihimpun di PT POS Indonesia Watampone, jumlah Kartu Pengaman Sosial (KPS) untuk masyarakat Bone mencapai angka 60.000 orang dan dalam proses penyortiran dan pembagian ke masyarakat.
PT POS Indonesia memiliki 5 cabang di 27 Kecamatan Kabupaten Bone yang akan membantu pembagian dana ke penerima BLSM yang diagendakan awal Juli mendatang atau sebelum memasuki bulan puasa.
Manajer Pelayanan PT POS Indonesia Watampone Muhammad Yasir mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya diberikan kewajiban untuk melakukan pembagian langsung KPS kepada warga tanpa diwakili. Dulunya, saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) diwakili camat. Namun, sekarang tidak bisa, dan harus diberikan kepada yang berhak.
"Kita kadang mendapat komplain dari warga yang tidak terdata namanya, tapi sebagai perusahaan kita hanya melakukan pendistribusian KPS dan mencairkan dananya," ujar Yasir di ruang kerjanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bone Andi Sadly Rasyid mengatakan, dana untuk program BLSM ini mencapai Rp18 miliar dan telah menyediakan satu petugas setiap kecamatan yakni Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) yang tugasnya melakukan pendampingan ke masyarakat.
"Kita tidak bisa pungkiri masyarakat banyak yang mengadu namanya tidak terdata karena data penerima BLSM sejak tahun 2011 yang dilakukan oleh pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS)," katanya.
Ironisnya, warga bingung dengan tidak adanya posko pengaduan yang tidak tersedia. Seperti di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, yang berada di pesisir laut. Ratusan warga miskin yang bermata pencaharian nelayan, mengadu ke kantor lurahnya, mempertanyakan namanya tidak terdata dalam penerima BLSM.
Lurah Bajoe Hj Fahidah mengatakan, PT POS Indonesia Watampone langsung membagikan Kartu Pengaman Sosial (KPS) ke kepala lingkungan. Adapun sejumlah nama yang dibagikan belum diketahui karena belum ada laporan yang diterimanya.
Meski demikian, dalam nama-nama penerima KPS itu, ada warga yang mampu diberikan sedang warga miskin tidak terdaftar dan ada juga melaporkan ke Kelurahan memprotes yang seharusnya masuk dalam penerima BLSM.
"Saya hanya minta agar warga bersabar dengan mengatakan kalau itu bukan rejeki. Saya juga pusing karena tidak ada posko pengaduan dan berharap ada penambahan penerima BLSM," ujar Fahidah, kepada wartawan, di Makassar, Rabu (26/6/2013).
Berdasarkan data yang dihimpun di PT POS Indonesia Watampone, jumlah Kartu Pengaman Sosial (KPS) untuk masyarakat Bone mencapai angka 60.000 orang dan dalam proses penyortiran dan pembagian ke masyarakat.
PT POS Indonesia memiliki 5 cabang di 27 Kecamatan Kabupaten Bone yang akan membantu pembagian dana ke penerima BLSM yang diagendakan awal Juli mendatang atau sebelum memasuki bulan puasa.
Manajer Pelayanan PT POS Indonesia Watampone Muhammad Yasir mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya diberikan kewajiban untuk melakukan pembagian langsung KPS kepada warga tanpa diwakili. Dulunya, saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) diwakili camat. Namun, sekarang tidak bisa, dan harus diberikan kepada yang berhak.
"Kita kadang mendapat komplain dari warga yang tidak terdata namanya, tapi sebagai perusahaan kita hanya melakukan pendistribusian KPS dan mencairkan dananya," ujar Yasir di ruang kerjanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bone Andi Sadly Rasyid mengatakan, dana untuk program BLSM ini mencapai Rp18 miliar dan telah menyediakan satu petugas setiap kecamatan yakni Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) yang tugasnya melakukan pendampingan ke masyarakat.
"Kita tidak bisa pungkiri masyarakat banyak yang mengadu namanya tidak terdata karena data penerima BLSM sejak tahun 2011 yang dilakukan oleh pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS)," katanya.
(san)
Explore More