Garut minta kuota penerima BLSM ditambah
Rabu, 26 Juni 2013 - 12:12 WIB
Garut minta kuota penerima BLSM ditambah
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut meminta jumlah penerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ditambah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Iman Alirahman mengatakan, selain kurang jumlah, data penerima BLSM pun dinilai amburadul.
"Banyak data warga yang tidak sesuai seperti nama, alamat, dan kondisi ekonomi penerima bantuan rupanya tergolong mampu," kata Iman, Rabu (26/6/2013).
Menurut Iman, dari jumlah total penduduk Garut sebanyak 2,7 juta jiwa, sekira 1,2 juta jiwa sisanya termasuk ke dalam golongan warga miskin. Sedangkan jumlah penerima BLSM di 2013 ini hanya tercatat sebanyak 182.239 orang atau berkurang sekitar 38.761 dari penerima dana yang sama di 2008 lalu yang berjumlah 221.000 jiwa.
"Kami akan meminta penambahan kuota penerima BLSM ke pemerintah pusat. Sebab sebelumnya kami pernah mengajukan data penerima BLSM sebanyak 1,2 juta warga kami ini ke pusat, namun ternyata hasil penilaian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memberikan jawaban bahwa jumlah warga yang berhak hanya 182.239 orang. Kami sendiri tidak tahu kriteria penilaian penerima bantuan itu seperti apa, karena ada di pemerintah pusat," ungkapnya.
Oleh karena hal itu pula lah, dirinya menyarankan agar Kartu Perlindungan Sosial (KPS) jangan dulu dibagikan ke masyarakat sebelum ada verifikasi lebih detil. Karena, lanjut dia, program ini bisa memicu konflik bila salah sasaran.
"Bukan hanya di pemerintahan tingkat desa, pemerintah daerah pun akan terkena imbas dari dampak risiko gejolak tersebut," ujarnya.
Reaksi keras atas rencana pembagian dana BLSM ini setidaknya mulai terjadi di Kecamatan Pangatikan. Seluruh kepala desa di kecamatan tersebut menyatakan penolakannya secara resmi ke pemerintah di level kecamatan.
“Alasan penolakan Kepala Desa ini belum jelas. Apakah karena idealisme atau takut terjadi gejolak di Masyarakat. Kami masih menyelidikinya dan besok kita akan sosialisasi ke kepala desa,” ujar Camat Pangatikan Asep Rahmat Solihin.
Sebelumnya, Manajer SDM Kantor Pos Kabupaten Garut Iman Nurdin mengatakan, seluruh cabang Kantor Pos sebanyak 22 unit di Kabupaten Garut telah siap melaksanakan pembagian dana program tersebut.
Bahkan, setiap Kantor Pos di beberapa kecamatan sudah diinstruksikan untuk berkoordinasi serta menyosialisasikan masalah pembagian BLSM dengan para camat dan lurah wilayah masing-masing sejak dua minggu sebelumnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Iman Alirahman mengatakan, selain kurang jumlah, data penerima BLSM pun dinilai amburadul.
"Banyak data warga yang tidak sesuai seperti nama, alamat, dan kondisi ekonomi penerima bantuan rupanya tergolong mampu," kata Iman, Rabu (26/6/2013).
Menurut Iman, dari jumlah total penduduk Garut sebanyak 2,7 juta jiwa, sekira 1,2 juta jiwa sisanya termasuk ke dalam golongan warga miskin. Sedangkan jumlah penerima BLSM di 2013 ini hanya tercatat sebanyak 182.239 orang atau berkurang sekitar 38.761 dari penerima dana yang sama di 2008 lalu yang berjumlah 221.000 jiwa.
"Kami akan meminta penambahan kuota penerima BLSM ke pemerintah pusat. Sebab sebelumnya kami pernah mengajukan data penerima BLSM sebanyak 1,2 juta warga kami ini ke pusat, namun ternyata hasil penilaian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memberikan jawaban bahwa jumlah warga yang berhak hanya 182.239 orang. Kami sendiri tidak tahu kriteria penilaian penerima bantuan itu seperti apa, karena ada di pemerintah pusat," ungkapnya.
Oleh karena hal itu pula lah, dirinya menyarankan agar Kartu Perlindungan Sosial (KPS) jangan dulu dibagikan ke masyarakat sebelum ada verifikasi lebih detil. Karena, lanjut dia, program ini bisa memicu konflik bila salah sasaran.
"Bukan hanya di pemerintahan tingkat desa, pemerintah daerah pun akan terkena imbas dari dampak risiko gejolak tersebut," ujarnya.
Reaksi keras atas rencana pembagian dana BLSM ini setidaknya mulai terjadi di Kecamatan Pangatikan. Seluruh kepala desa di kecamatan tersebut menyatakan penolakannya secara resmi ke pemerintah di level kecamatan.
“Alasan penolakan Kepala Desa ini belum jelas. Apakah karena idealisme atau takut terjadi gejolak di Masyarakat. Kami masih menyelidikinya dan besok kita akan sosialisasi ke kepala desa,” ujar Camat Pangatikan Asep Rahmat Solihin.
Sebelumnya, Manajer SDM Kantor Pos Kabupaten Garut Iman Nurdin mengatakan, seluruh cabang Kantor Pos sebanyak 22 unit di Kabupaten Garut telah siap melaksanakan pembagian dana program tersebut.
Bahkan, setiap Kantor Pos di beberapa kecamatan sudah diinstruksikan untuk berkoordinasi serta menyosialisasikan masalah pembagian BLSM dengan para camat dan lurah wilayah masing-masing sejak dua minggu sebelumnya.
(rsa)
