Penerima BLSM di Garut kini 182.239 jiwa
Selasa, 25 Juni 2013 - 17:26 WIB
Penerima BLSM di Garut kini 182.239 jiwa
A
A
A
Sindonews.com - Penerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Garut, berkurang. Pada 2008 lalu, penerima BLSM di Garut mencapai 221.000 orang. Sedangkan kini, menjadi 182.239 jiwa saja.
"Ketentuan mengenai data ini berdasarkan hasil pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS). Konflik atau kebingungan di kalangan masyarakat akibat pengurangan jumlah penerima BLSM ini pun dikhawatirkan akan terjadi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Garut Iman Alirahman, Selasa (25/6/2013).
Kemungkinan ini, lanjut Iman, disebabkan oleh munculnya pertanyaan dari masyarakat miskin penerima di 2008 lalu. Pasalnya, sebanyak 38.761 warga yang dulunya menerima BLSM atau sebanyak sekitar 17 persen dari penerima BLSM 2008, tidak bisa menerima kembali BLSM tahun ini. "Semoga tidak terjadi konflik nantinya," terangnya.
Menurut dia, rencananya BLSM mulai dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Garut, pada Juli 2013. Karenanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh camat dan pihak Kantor Pos, selaku penyalur BLSM kepada masyarakat.
"Diharapkan selanjutnya para camat dapat memberikan pengertian bahwa penurunan jumlah penerima BLSM ini keputusan pemerintah pusat. Apalagi Kantor Pos yang hanya bertugas memberikannya kepada masyarakat," ungkapnya.
Dia menambahkan, pemberian BLSM akan diberikan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis dari pemerintah pusat. Dengan demikian, penyaluran BLSM tidak akan memberi dampak negatif terhadap pelaksanaannya.
"Sosialisasi yang baik dari berbagai pihak mengenai penyaluran BLSM dan pengurangan jumlah penerimanya nanti diharapkan menjadi pencegah konflik saat penyaluran BLSM tahun ini. Kantor pos di berbagai kecamatan di Garut pun kami minta bisa mengatur pemberian BLSM kepada masyarakat supaya lebih tertib," paparnya.
Sementara itu, Manajer SDM Kantor Pos Kabupaten Garut Iman Nurdin mengatakan, semua cabang kantor pos dibeberapa kecamatan sudah diinstruksikan untuk berkoordinasi serta menyosialisasikan masalah pembagian BLSM dengan para camat dan lurah wilayah masing-masing.
"Iya sudah dua minggu yang lalu kami melalui beberapa cabang diminta untuk menginformasikan data penerima BLSM dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ke tiap camat dan lurah. Cuma persoalannya, kartu atau KPS-nya belum ada," jelasnya.
Meski begitu, Iman memastikan ke-22 cabang PT Pos di wilayah Garut telah siap untuk menyalurkan BLSM tersebut. Sementara itu, Sekretaris Garut Governance Watch (G2W) Agus Rustandi menilai, pembagian BLSM hanya akan memicu konflik sosial.
"BLSM itu tidak akan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Besarannya hanya Rp150 ribu perbulan. Waktunya pun relatif singkat, yaitu hanya selama empat bulan saja. Apakah bisa membantu keluarga miskin. Setelah empat bulan lewat, masyarakat miskin mau apa. BLSM yang ada hanya konflik," tukasnya.
"Ketentuan mengenai data ini berdasarkan hasil pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS). Konflik atau kebingungan di kalangan masyarakat akibat pengurangan jumlah penerima BLSM ini pun dikhawatirkan akan terjadi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Garut Iman Alirahman, Selasa (25/6/2013).
Kemungkinan ini, lanjut Iman, disebabkan oleh munculnya pertanyaan dari masyarakat miskin penerima di 2008 lalu. Pasalnya, sebanyak 38.761 warga yang dulunya menerima BLSM atau sebanyak sekitar 17 persen dari penerima BLSM 2008, tidak bisa menerima kembali BLSM tahun ini. "Semoga tidak terjadi konflik nantinya," terangnya.
Menurut dia, rencananya BLSM mulai dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Garut, pada Juli 2013. Karenanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh camat dan pihak Kantor Pos, selaku penyalur BLSM kepada masyarakat.
"Diharapkan selanjutnya para camat dapat memberikan pengertian bahwa penurunan jumlah penerima BLSM ini keputusan pemerintah pusat. Apalagi Kantor Pos yang hanya bertugas memberikannya kepada masyarakat," ungkapnya.
Dia menambahkan, pemberian BLSM akan diberikan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis dari pemerintah pusat. Dengan demikian, penyaluran BLSM tidak akan memberi dampak negatif terhadap pelaksanaannya.
"Sosialisasi yang baik dari berbagai pihak mengenai penyaluran BLSM dan pengurangan jumlah penerimanya nanti diharapkan menjadi pencegah konflik saat penyaluran BLSM tahun ini. Kantor pos di berbagai kecamatan di Garut pun kami minta bisa mengatur pemberian BLSM kepada masyarakat supaya lebih tertib," paparnya.
Sementara itu, Manajer SDM Kantor Pos Kabupaten Garut Iman Nurdin mengatakan, semua cabang kantor pos dibeberapa kecamatan sudah diinstruksikan untuk berkoordinasi serta menyosialisasikan masalah pembagian BLSM dengan para camat dan lurah wilayah masing-masing.
"Iya sudah dua minggu yang lalu kami melalui beberapa cabang diminta untuk menginformasikan data penerima BLSM dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ke tiap camat dan lurah. Cuma persoalannya, kartu atau KPS-nya belum ada," jelasnya.
Meski begitu, Iman memastikan ke-22 cabang PT Pos di wilayah Garut telah siap untuk menyalurkan BLSM tersebut. Sementara itu, Sekretaris Garut Governance Watch (G2W) Agus Rustandi menilai, pembagian BLSM hanya akan memicu konflik sosial.
"BLSM itu tidak akan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Besarannya hanya Rp150 ribu perbulan. Waktunya pun relatif singkat, yaitu hanya selama empat bulan saja. Apakah bisa membantu keluarga miskin. Setelah empat bulan lewat, masyarakat miskin mau apa. BLSM yang ada hanya konflik," tukasnya.
(san)
