Isu mutasi Pemkab Bone hantui pejabat

Sindonews.com - Meskipun mutasi dianggap sebagai hal yang biasa dan upaya penyegaran di tubuh birokrasi, namun isu itu cukup menghantui sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Bone khususnya pejabat eselon II III dan IV. Sebab, mutasi para pejabat di Pemkab Bone disinyalir menjadi utang politik.

Ketua Lembaga Advokasi dan Kesejahteraan Rakyat (LakRa) Kabupaten Bone, Suardi Mandang, mengatakan, Pemkab Bone seharusnya tidak membuat opini akan adanya mutasi di jajaran Pemkab Bone di masa pemerintahan Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi.

Karena isu itu justru menjadi polemik. Penempatan para pejabat harus pada latar belakang dan sesuai dengan bidangnya.

"Mutasi Pemkab Bone harus dengan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan harapan masyarakat. Jangan karena mutasi ini sebagai utang politik," kata Suardi Mandang kepada Koran SINDO Makassar, Senin, (24/6).

Sebagaimana informasi sumber yang dipercaya akan ada mutasi besar-besaran masa pemerintahan Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi pada eselon II dan III.

Mereka yang terkena mutasi adalah Andi Islamuddin sebelumnya di instansi Pembantu Gubernur Sulsel akan menggantikan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bone Drs Muhammad Ridwan.

Sudirman (mantan Kabag Humas Setda Bone) akan menjadi Kepala Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan (Tarkim) menggantikan A Pahrum Pawi.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone yang ditinggalkan oleh A Surya Darma yang menjabat plt Sekda Bone akan diisi oleh A Fajaruddin dari Pemprov Sulbar.

Dinas PU dan SDA Bone yang kini dijabat oleh A Ikhwan Burhanuddin akan digantikan oleh Syafruddin.

BKKBN yang kini di jabat Hj Ummul akan digantikan A Herman Sampara (Kepala UPTD Samsat Sulsel).

Kadis Pendidikan Kabupaten Bone, A Muchlis Rasyid akan digantikan oleh Rosalim mantan Kadis pertambangan Bone yang dinonjob.

Kepala BKDD Bone, Muhammad Ridwan yang dikonfirmasi enggan berkomentar lebih jauh, namun dia mengatakan jika dalam mutasi tersebut dikelola oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).