Merasa ganjil, Khofifah mengadu ke Jimly & Mahfud MD
Selasa, 18 Juni 2013 - 19:12 WIB
Merasa ganjil, Khofifah mengadu ke Jimly & Mahfud MD
A
A
A
Sindonews.com - Merasa ada keganjilan dalam proses menuju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mengadu ke Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP Jimly Asshiddiqie, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
"Saya sudah ketemu pak Jimly (Ketua DKKP) dam Pak Mahfud (Mantan Ketua MK). Mereka berdua merekomendasikan supaya melaporkan ke MK tentang keganjilan-keganjilan dan kita sudah buat surat ke MK," kata Kandidat Gubernur Jatim tersebut yang juga menjabat Ketua Muslimat NU, di Surabaya, Selasa (18/6/2013).
Manuver tersebut dilakukan, lantaran pasangan Khofifah-Herman terancam tidak bisa ikut Pilgub Jatim pada tanggal 29 Agustus 2013 mendatang.
Hal itu menyusul terjadinya dualisme dukungan di Partai Persatuan Nahdotul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK). Dua parpol non parlemen itu dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Jatim. Otomatis pasangan Khofifah-Herman tidak memenuhi persyaratan calon yang minimal mengantongi 15 persen suara sah dari Pemilu 2009.
Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Gus Dur ini mengakui adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang melakukan pendholiman agar pasangan ini tidak lolos.
"Karena itu saya tetap berprasangka, kami akan menang Pilgub. Dan Alloh akan menjadikan kita. Jadi tugas saya adalah melakukan penyapaan masyarakat anytime, anywhere," ujarnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya telah melakukan perbaikan persyaratan dukungan pencalonan. Menurutnya, ada tim tersendiri yang mengurus kelengkapan administrasi tersebut. Termasuk dengan bagian antisipasi upaya hukum yang akan ditempuh jika tidak diloloskan oleh KPU Jatim.
"Kita kerja menjadi sebuah Tim. Bukan hanya khofifah atau Herman saja. Termasuk keluarga besar PKB juga menjadi bagian dalam rangka penghantaran ini," tukasnya.
"Saya sudah ketemu pak Jimly (Ketua DKKP) dam Pak Mahfud (Mantan Ketua MK). Mereka berdua merekomendasikan supaya melaporkan ke MK tentang keganjilan-keganjilan dan kita sudah buat surat ke MK," kata Kandidat Gubernur Jatim tersebut yang juga menjabat Ketua Muslimat NU, di Surabaya, Selasa (18/6/2013).
Manuver tersebut dilakukan, lantaran pasangan Khofifah-Herman terancam tidak bisa ikut Pilgub Jatim pada tanggal 29 Agustus 2013 mendatang.
Hal itu menyusul terjadinya dualisme dukungan di Partai Persatuan Nahdotul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK). Dua parpol non parlemen itu dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Jatim. Otomatis pasangan Khofifah-Herman tidak memenuhi persyaratan calon yang minimal mengantongi 15 persen suara sah dari Pemilu 2009.
Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Gus Dur ini mengakui adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang melakukan pendholiman agar pasangan ini tidak lolos.
"Karena itu saya tetap berprasangka, kami akan menang Pilgub. Dan Alloh akan menjadikan kita. Jadi tugas saya adalah melakukan penyapaan masyarakat anytime, anywhere," ujarnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya telah melakukan perbaikan persyaratan dukungan pencalonan. Menurutnya, ada tim tersendiri yang mengurus kelengkapan administrasi tersebut. Termasuk dengan bagian antisipasi upaya hukum yang akan ditempuh jika tidak diloloskan oleh KPU Jatim.
"Kita kerja menjadi sebuah Tim. Bukan hanya khofifah atau Herman saja. Termasuk keluarga besar PKB juga menjadi bagian dalam rangka penghantaran ini," tukasnya.
(rsa)
