Demo BBM Mahasiswa di Mura diwarnai ketegangan
Selasa, 18 Juni 2013 - 16:03 WIB
Demo BBM Mahasiswa di Mura diwarnai ketegangan
A
A
A
Sindonews.com - Mahasiswa STIE-STMIK Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas (Mura) melakukan aksi unjukrasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Aksi tersebut mereka lakukan menyusul disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P).
"Kami menolak hasil rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan perubahan RUU APBN tahun 2012-2013 dengan hasil voting," tegas Koordinator Lapangan (Koordinator), Ade Surya dari STIE-STMIK, Selasa (18/6/2013).
Menurutnya, menasionalisasikan aset negara yang dikelola oleh asing adalah solusi alternatif yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah ketimbang mesti menaikkan harga BBM.
"Sebab, PT Pertamina selaku BUMN pengelola migas negara hanya mengelola 16 persen. Sisanya dikelola asing sesuai Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasla 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-undang dasar (UUD) 1945," lanjutnya saat berorasi.
"Pemerintah harus menertibkan penjual minyak eceran elegal dan mematok harga tertinggi minyak eceran," tegas dia.
Dalam aksi tersebut, ketegangan terjadi antara pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian saat Kasat Intel Polres Kota Lubuklinggau, AKP Hari Artika ingin berbicara dengan pengunjuk rasa terkait izin aksi tersebut.
"Saya hanya ingin menjelaskan masalah izin yang harus dipatuhi diberikan tiga hari sebelum aksi digelar. Sedangkan, kalian baru memberikan izin semalam. Saya hanya ingin kalian dikawal saat aksi digelar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya dengan nada tinggi.
"Kami menolak hasil rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan perubahan RUU APBN tahun 2012-2013 dengan hasil voting," tegas Koordinator Lapangan (Koordinator), Ade Surya dari STIE-STMIK, Selasa (18/6/2013).
Menurutnya, menasionalisasikan aset negara yang dikelola oleh asing adalah solusi alternatif yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah ketimbang mesti menaikkan harga BBM.
"Sebab, PT Pertamina selaku BUMN pengelola migas negara hanya mengelola 16 persen. Sisanya dikelola asing sesuai Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasla 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-undang dasar (UUD) 1945," lanjutnya saat berorasi.
"Pemerintah harus menertibkan penjual minyak eceran elegal dan mematok harga tertinggi minyak eceran," tegas dia.
Dalam aksi tersebut, ketegangan terjadi antara pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian saat Kasat Intel Polres Kota Lubuklinggau, AKP Hari Artika ingin berbicara dengan pengunjuk rasa terkait izin aksi tersebut.
"Saya hanya ingin menjelaskan masalah izin yang harus dipatuhi diberikan tiga hari sebelum aksi digelar. Sedangkan, kalian baru memberikan izin semalam. Saya hanya ingin kalian dikawal saat aksi digelar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya dengan nada tinggi.
(rsa)
