20 Desa di Magelang tak memiliki bidan
Senin, 17 Juni 2013 - 09:58 WIB
20 Desa di Magelang tak memiliki bidan
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 20 desa di Kabupaten Magelang tidak memiliki tenaga ahli bidan. Mayoritas desa yang tidak memiliki bidan tersebut berada jauh dari pusat kota setempat.
Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Magelang, Sri Kuswanti mengatakan, kekurangan tenagah ahli bidan antara lain di tersebar di Kecamatan Ngablak, Pakis, dan Windusari.
"Desa-desa yang belum memiliki bidan, tersebar di puncak pegunungan Andong dan Sumbing," katanya, Senin (17/6/2013).
Disampaikannya, saat ini di Kabupaten Magelang terdapat 506 bidan yang terdiri dari bidan yang masih aktif dan ada juga yang sudah purna. Menurutnya, secara pelayanan ideal, seharusnya di satu Desa di Kabupaten Magelang, terdapat satu bidan yang memberikan pelayanan kesehatan.
“Untuk sementara ini di Desa yang belum memiliki bidan, diampu dengan bidan desa yang dekat, dan bidan Puskesmas,” jelasnya.
Dia berharap, kekurangan tenaga bidan ini segera teratasi. "Apalagi kebutuhan pelayanan kesehatan di tempat terpencil sangat penting," paparnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang, Erie Sadewo mengatakan masih menunggu formasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), terkait kekurangan tersebut.
Rencananya, pada bulan September akan ada seleksi CPNS dan diutamakan pegawai honorer K2 di lingkungan Pemkab setempat.
“Kami masih menunggu formasi dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan). Kita memiliki honorer sekira 1.140, yang nantinya akan kita seleksi terlebih dahulu. Jika memenuhi persyaratan dan kualifikasi, nanti akan kita tempatkan pada pos-pos yang kosong, seperti guru, bidan, perawat dan sebagainya, ” jelasnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang, Utoyo menambahkan, belum adanya pengangkatan CPNS, lantaran masih terkendala dengan APBD yang 50 persen lebih dipergunakan untuk belanja pegawai. Sehingga, Pemkab Magelang belum mendapat kesempatan untuk mengangkat PNS dari masyarakat umum.
“APBD kita terserap hampir 60 persen untuk belanja pegawai. Maka, nanti kita optimalkan dan berikan kesempatan kepada honorer untuk mengisi kekosongan tersebut, melalui seleksi,” tandasnya.
Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Magelang, Sri Kuswanti mengatakan, kekurangan tenagah ahli bidan antara lain di tersebar di Kecamatan Ngablak, Pakis, dan Windusari.
"Desa-desa yang belum memiliki bidan, tersebar di puncak pegunungan Andong dan Sumbing," katanya, Senin (17/6/2013).
Disampaikannya, saat ini di Kabupaten Magelang terdapat 506 bidan yang terdiri dari bidan yang masih aktif dan ada juga yang sudah purna. Menurutnya, secara pelayanan ideal, seharusnya di satu Desa di Kabupaten Magelang, terdapat satu bidan yang memberikan pelayanan kesehatan.
“Untuk sementara ini di Desa yang belum memiliki bidan, diampu dengan bidan desa yang dekat, dan bidan Puskesmas,” jelasnya.
Dia berharap, kekurangan tenaga bidan ini segera teratasi. "Apalagi kebutuhan pelayanan kesehatan di tempat terpencil sangat penting," paparnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang, Erie Sadewo mengatakan masih menunggu formasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), terkait kekurangan tersebut.
Rencananya, pada bulan September akan ada seleksi CPNS dan diutamakan pegawai honorer K2 di lingkungan Pemkab setempat.
“Kami masih menunggu formasi dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan). Kita memiliki honorer sekira 1.140, yang nantinya akan kita seleksi terlebih dahulu. Jika memenuhi persyaratan dan kualifikasi, nanti akan kita tempatkan pada pos-pos yang kosong, seperti guru, bidan, perawat dan sebagainya, ” jelasnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang, Utoyo menambahkan, belum adanya pengangkatan CPNS, lantaran masih terkendala dengan APBD yang 50 persen lebih dipergunakan untuk belanja pegawai. Sehingga, Pemkab Magelang belum mendapat kesempatan untuk mengangkat PNS dari masyarakat umum.
“APBD kita terserap hampir 60 persen untuk belanja pegawai. Maka, nanti kita optimalkan dan berikan kesempatan kepada honorer untuk mengisi kekosongan tersebut, melalui seleksi,” tandasnya.
(rsa)
