Mamuju raih WTP dari BPK
Senin, 10 Juni 2013 - 18:05 WIB
Mamuju raih WTP dari BPK
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dinyatakan sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Barat (Sulbar) yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan di ibukota Sulbar ini untuk tahun anggaran 2012.
"Dalam RPJMD 2013 tertuang dengan jelas targer Mamuju untuk meraih opini WTP. Namun ternyata target itu satu tahun lebih cepat dari yang ditargetkan. Jadi pemeriksaan laporan keuangan BPK itu untuk tahun anggaran 2012," tutur Bupati Mamuju, Suhardi Duka, usai menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Mamuju di kantor BPK Perwakilan Sulbar, Senin (10/6/2013).
Sebelumnya berturut-turut Mamuju memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Yakni sejak tahun 2007 sampai 2011.
Menurut Suhardi, WTP tersebut diberikan atas peningkatan dalam hal penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Pemkab Mamuju terutama dalam hal penataan aset daerah. Laporan itu dinilai BPK menunjukkan peningkatan signifikan dari priode sebelumnya.
"Ini hasil kerja keras seluruh pegawai Pemkab Mamuju dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan. Bukan saya sebagai Bupati yang hanya menerima laporan dana sejumlah gaji halal. Sudah pasti opini ini harus dipertahankan semaksimal mungkin," katanya.
Sementara Kepala BPK Perwakilan Sulbar Sumedi, mengatakan, WTP adalah sebagai bentuk keberhasilan dan bersihnya pemerintah dalam mengelola keuangan Daerah. Namun WTP sebenarnya bukan jaminan bahwa Daerah tersebut tidak memiliki penyimpangan.
"Artinya, WTP bukan jaminan tidak ada penyelewengan di daerah itu. Namun opini ini sudah bisa dijadikan sebagai bentuk keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangannya," kata Sumedi.
Sumedi menambahkan, untuk Mamuju ada dua catatan penting yang perlu diperhatikan. Yakni pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor eksternal atas investasi permanen pada PDAM Tirta Manakarra tahun buku 2012 serta pengelolaan investasi non permanen berupa dana bergulir yang masih harus ditingkatkan.
"Dalam RPJMD 2013 tertuang dengan jelas targer Mamuju untuk meraih opini WTP. Namun ternyata target itu satu tahun lebih cepat dari yang ditargetkan. Jadi pemeriksaan laporan keuangan BPK itu untuk tahun anggaran 2012," tutur Bupati Mamuju, Suhardi Duka, usai menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Mamuju di kantor BPK Perwakilan Sulbar, Senin (10/6/2013).
Sebelumnya berturut-turut Mamuju memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Yakni sejak tahun 2007 sampai 2011.
Menurut Suhardi, WTP tersebut diberikan atas peningkatan dalam hal penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Pemkab Mamuju terutama dalam hal penataan aset daerah. Laporan itu dinilai BPK menunjukkan peningkatan signifikan dari priode sebelumnya.
"Ini hasil kerja keras seluruh pegawai Pemkab Mamuju dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan. Bukan saya sebagai Bupati yang hanya menerima laporan dana sejumlah gaji halal. Sudah pasti opini ini harus dipertahankan semaksimal mungkin," katanya.
Sementara Kepala BPK Perwakilan Sulbar Sumedi, mengatakan, WTP adalah sebagai bentuk keberhasilan dan bersihnya pemerintah dalam mengelola keuangan Daerah. Namun WTP sebenarnya bukan jaminan bahwa Daerah tersebut tidak memiliki penyimpangan.
"Artinya, WTP bukan jaminan tidak ada penyelewengan di daerah itu. Namun opini ini sudah bisa dijadikan sebagai bentuk keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangannya," kata Sumedi.
Sumedi menambahkan, untuk Mamuju ada dua catatan penting yang perlu diperhatikan. Yakni pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor eksternal atas investasi permanen pada PDAM Tirta Manakarra tahun buku 2012 serta pengelolaan investasi non permanen berupa dana bergulir yang masih harus ditingkatkan.
(rsa)
