DPRD nilai Jokowi-Ahok gagal maksimalkan anggaran
DPRD nilai Jokowi-Ahok gagal maksimalkan anggaran
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai, Pemerintahan Jokowi-Ahok gagal dalam memaksimalkan serapan anggaran belanja daerah tahun 2012.
Kegagalan tersebut dapat dilihat dengan tingginya nilai sisa anggaran (Silpa). Menurut sebagian fraksi di DPRD DKI, harusnya Pemerintah DKI Jakarta lebih mengoptimalisasikan anggaran untuk belanja operasional ketimbang belanja modal.
“Pasalnya, belanja modal terbukti hanya menyerap 68,5 persen. Padahal, kebutuhan belanja operasional lebih dibutuhkan dan bersifat segera,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Subki, saat menyampaikan tanggapannya dalam rapat paripurna, fraksinya menyoroti soal belanja tanah yang hanya 2,25 persen dari modal, Senin (10/9/2013).
Tercatat APBD DKI Jakarta 2012 besarannya adalah Rp35,38 triliun. Dengan sisa lebih perhitungan anggaran yang mencapai Rp9,46 triliun.
"Realisasi belanja modal hanya 68,5 persen. Pemerintah seharusnya sudah menyadari ada keterbutuhan ruang terbuka hijau. Juga termasuk fasilitas sosial dan umum," kata Subki.
Lebih jauh kritik anggaran disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Belly Bilasulam. Menurutnya, tingginya Silpa lantaran banyaknya program APBD 2013 yang belum terlaksana.
Bahkan, politisi dari partai berlambang Ka'bah tersebut menilai, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2011.
"Hal ini menyebabkan serapan anggaran masih rendah. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta 2012 lebih rendah dari 2011, hanya 6,5 persen," ujar Belly.
Tidak sampai disitu, Fraksi PAN-PKB menyoroti jumlah utang yang membengkak. Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD DKI siang tadi mengagendakan rapat paripurna yang membahas evaluasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD tahun 2012. Dalam rapat tersebut, Pemprov DKI diwakili Basuki Tjahaja Purnama.
Kegagalan tersebut dapat dilihat dengan tingginya nilai sisa anggaran (Silpa). Menurut sebagian fraksi di DPRD DKI, harusnya Pemerintah DKI Jakarta lebih mengoptimalisasikan anggaran untuk belanja operasional ketimbang belanja modal.
“Pasalnya, belanja modal terbukti hanya menyerap 68,5 persen. Padahal, kebutuhan belanja operasional lebih dibutuhkan dan bersifat segera,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Subki, saat menyampaikan tanggapannya dalam rapat paripurna, fraksinya menyoroti soal belanja tanah yang hanya 2,25 persen dari modal, Senin (10/9/2013).
Tercatat APBD DKI Jakarta 2012 besarannya adalah Rp35,38 triliun. Dengan sisa lebih perhitungan anggaran yang mencapai Rp9,46 triliun.
"Realisasi belanja modal hanya 68,5 persen. Pemerintah seharusnya sudah menyadari ada keterbutuhan ruang terbuka hijau. Juga termasuk fasilitas sosial dan umum," kata Subki.
Lebih jauh kritik anggaran disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Belly Bilasulam. Menurutnya, tingginya Silpa lantaran banyaknya program APBD 2013 yang belum terlaksana.
Bahkan, politisi dari partai berlambang Ka'bah tersebut menilai, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2011.
"Hal ini menyebabkan serapan anggaran masih rendah. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta 2012 lebih rendah dari 2011, hanya 6,5 persen," ujar Belly.
Tidak sampai disitu, Fraksi PAN-PKB menyoroti jumlah utang yang membengkak. Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD DKI siang tadi mengagendakan rapat paripurna yang membahas evaluasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD tahun 2012. Dalam rapat tersebut, Pemprov DKI diwakili Basuki Tjahaja Purnama.
(stb)
Explore More