Ahok: Tidak pandang Menpera atau Presiden, aturan jalan terus
Jum'at, 07 Juni 2013 - 16:39 WIB
Ahok: Tidak pandang Menpera atau Presiden, aturan jalan terus
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap akan menegakan aturan dalam menangani sengketa kepemilikan PD Pasar Jaya Blok A Tanah Abang, meski harus berhadapan dengan pejabat negara.
Urusan pengelolaan bisnis (PD Pasar Jaya) tidak bisa dikait-kaitkan dengan profesi pejabat negara.
"Saya enggak lihat Menpera atau siapa, pemiliknya presiden juga sama aja, jalan aja," tegas Ahok, di Balaikota, Jakarta, Jumat (7/6)
Lebih lanjut Ahok menegaskan, siapapun orangnya, ketika telah menduduki sebagai pejabat publik harus bisa memisahkan antara urusan perusahaan dengan kepentingan sebagai pejabat. Aturan tetap harus dipatuhi oleh siapapun.
"Ini kan urusan perusahaan. Kamu begitu jadi pejabat, saya tidak bisa lagi memegang jabatan di perusahaan, peraturannya seperti itu. Kalo punya saham ya silakan saja, peraturan yah tetap jalan," tegas Ahok.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menunda sidang putusan atas gugatan yang dilakukan PT Priamanaya Djan International (PDI) yang notabene milik Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Farid.
Seperti diberitakan, dalam perjanjiannya PT PDI diharuskan menjual kios di Blok A Pasar Tanah Abang selama lima tahun.
Namun, lebih dari lima tahun, PT PDI tidak mampu menjalankan perjanjian tersebut.
Alhasil, PD Pasar Jaya sebagai kepanjangan tangan Pemerintah DKI tidak bersedia meneruskan perjanjian tersebut dan berencana akan mengambil alih kepemilikan saham Blok A dari PT PDI.
Urusan pengelolaan bisnis (PD Pasar Jaya) tidak bisa dikait-kaitkan dengan profesi pejabat negara.
"Saya enggak lihat Menpera atau siapa, pemiliknya presiden juga sama aja, jalan aja," tegas Ahok, di Balaikota, Jakarta, Jumat (7/6)
Lebih lanjut Ahok menegaskan, siapapun orangnya, ketika telah menduduki sebagai pejabat publik harus bisa memisahkan antara urusan perusahaan dengan kepentingan sebagai pejabat. Aturan tetap harus dipatuhi oleh siapapun.
"Ini kan urusan perusahaan. Kamu begitu jadi pejabat, saya tidak bisa lagi memegang jabatan di perusahaan, peraturannya seperti itu. Kalo punya saham ya silakan saja, peraturan yah tetap jalan," tegas Ahok.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menunda sidang putusan atas gugatan yang dilakukan PT Priamanaya Djan International (PDI) yang notabene milik Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Farid.
Seperti diberitakan, dalam perjanjiannya PT PDI diharuskan menjual kios di Blok A Pasar Tanah Abang selama lima tahun.
Namun, lebih dari lima tahun, PT PDI tidak mampu menjalankan perjanjian tersebut.
Alhasil, PD Pasar Jaya sebagai kepanjangan tangan Pemerintah DKI tidak bersedia meneruskan perjanjian tersebut dan berencana akan mengambil alih kepemilikan saham Blok A dari PT PDI.
(lns)
