Kekurangan material STNK dan BPKB, Juli teratasi
Sabtu, 01 Juni 2013 - 16:27 WIB
Kekurangan material STNK dan BPKB, Juli teratasi
A
A
A
Sindonews.com – Kekurangan material Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga Tanda Nomor Kendaran Bermotor (TNKB) dijanjikan bisa teratasi pada Juli tahun ini. Sejauh ini di seluruh Indonesia, memang sedang terjadi kekosongan bahan baku tersebut.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Inspektur Jenderal (Polisi) Pudji Hartanto, mengatakan setelah melakukan teken kontrak dan proses pencairan anggaran pada Juli mendatang diharapkan aneka material itu bisa segera didistribusikan ke seluruh Indonesia.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat luas, ini juga bukan keinginan kita,” ungkapnya sesaat setelah meresmikan Regional Traffic Management Centre (RTMC) Direktorat Lalu Lintas di Mapolda Jawa Tengah, Sabtu (1/6/2013).
Terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Istu Hari Winarto, mengatakan sejauh ini penggunaan dokumen sementara STNK dan BPKB di wilayah hukumnya itu tidak ada masalah.
“Karena memang legal, secara nasional. Di wilayah Jawa Tengah, aneka material itu sudah kosong sejak bulan April. Kami juga melakukan subsidi silang dengan beberapa Polda. Jika ada Polda yang mempunyai material lebih, sementara jumlah permintaan pengurusan sedikit, maka bisa di drop ke wilayah Polda lainnya,” tambahnya.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Inspektur Jenderal (Polisi) Pudji Hartanto, mengatakan setelah melakukan teken kontrak dan proses pencairan anggaran pada Juli mendatang diharapkan aneka material itu bisa segera didistribusikan ke seluruh Indonesia.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat luas, ini juga bukan keinginan kita,” ungkapnya sesaat setelah meresmikan Regional Traffic Management Centre (RTMC) Direktorat Lalu Lintas di Mapolda Jawa Tengah, Sabtu (1/6/2013).
Terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Istu Hari Winarto, mengatakan sejauh ini penggunaan dokumen sementara STNK dan BPKB di wilayah hukumnya itu tidak ada masalah.
“Karena memang legal, secara nasional. Di wilayah Jawa Tengah, aneka material itu sudah kosong sejak bulan April. Kami juga melakukan subsidi silang dengan beberapa Polda. Jika ada Polda yang mempunyai material lebih, sementara jumlah permintaan pengurusan sedikit, maka bisa di drop ke wilayah Polda lainnya,” tambahnya.
(ysw)
