Warga Jati Asih protes pembangunan SPPBE
Kamis, 30 Mei 2013 - 23:03 WIB
Warga Jati Asih protes pembangunan SPPBE
A
A
A
Sindonews.com - Dianggap belum berizin dan mengancam jiwa, pembangunan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) di Jalan Swatantra V, RT07/03, Jati Rasa, Jatiasih, Bekasi Selatan, diprotes warga.
"Yang akan membangunan SPPBE itu PT Surya Alam Pratama (SAP). Izin pembangunan proyek itu, masih bermasalah dan melanggar ketentuan yang ada," kata Nedi, salah seorang warga, kepada wartawan, Kamis (30/5/2013).
Dia menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku, pembangunan SPPBE itu seharusnya tidak boleh dekat dengan sumber api. Sementara di belakang lokasi proyek tersebut, berdiri sebuah pabrik.
"Harusnya SPPBE tidak boleh dekat sama sumber api. Faktanya di belakang lokasi yang mau didirikan ada sebuah pabrik," terangnya.
Selain itu, di sekitar lokasi pembangunan SPPBE itu juga ada tegangan tinggi, dan berada di tengah pemukiman warga yang padat. Pembangunan yang dilakukan PT SAP, tidak pula memenuhi ketentuan lainnya, seperti hanya memiliki luas 700 meter. "Seharusnya minimal 30 ribu meter," bebernya.
Sementara itu, Rizal, warga lainnya mengaku terkejut mendengar informasi bahwa PT SAP sudah mengantongi surat izin (HO). Padahal, surat izin tersebut seharusnya tidak bisa diterbitkan tanpa persetujuan warga sekitar. "Warga yang mana ini yang menyetujuinya," pungkasnya.
Lebih lanjut, dia menduga, ada kongkalikong antara pengurus RT dan lurah setempat, terkait penerbitan surat izin ini. Berdasarkan surat bernomor 180/3026-Huk/IX/2012, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tidak menerbitkan perizinan SPPBE atas nama PT SAP. "Ini jelas ada yang tidak beres," tegasnya.
"Yang akan membangunan SPPBE itu PT Surya Alam Pratama (SAP). Izin pembangunan proyek itu, masih bermasalah dan melanggar ketentuan yang ada," kata Nedi, salah seorang warga, kepada wartawan, Kamis (30/5/2013).
Dia menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku, pembangunan SPPBE itu seharusnya tidak boleh dekat dengan sumber api. Sementara di belakang lokasi proyek tersebut, berdiri sebuah pabrik.
"Harusnya SPPBE tidak boleh dekat sama sumber api. Faktanya di belakang lokasi yang mau didirikan ada sebuah pabrik," terangnya.
Selain itu, di sekitar lokasi pembangunan SPPBE itu juga ada tegangan tinggi, dan berada di tengah pemukiman warga yang padat. Pembangunan yang dilakukan PT SAP, tidak pula memenuhi ketentuan lainnya, seperti hanya memiliki luas 700 meter. "Seharusnya minimal 30 ribu meter," bebernya.
Sementara itu, Rizal, warga lainnya mengaku terkejut mendengar informasi bahwa PT SAP sudah mengantongi surat izin (HO). Padahal, surat izin tersebut seharusnya tidak bisa diterbitkan tanpa persetujuan warga sekitar. "Warga yang mana ini yang menyetujuinya," pungkasnya.
Lebih lanjut, dia menduga, ada kongkalikong antara pengurus RT dan lurah setempat, terkait penerbitan surat izin ini. Berdasarkan surat bernomor 180/3026-Huk/IX/2012, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tidak menerbitkan perizinan SPPBE atas nama PT SAP. "Ini jelas ada yang tidak beres," tegasnya.
(san)
