Kulonprogo butuh panti sosial
Kamis, 30 Mei 2013 - 22:13 WIB
Kulonprogo butuh panti sosial
A
A
A
Sindonews.com – Kebutuhan panti pelayanan sosial di Kulonprogo mendesak. Ketiadaan panti sosial membuat Kulonprogo kesulitan menangani problem sosial. Kulonprogo selalu menitipkan gelandangan maupun anjal yang terjaring razia ke Panti Hafara untuk dibina.
Plt Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulnprogo Riyadi Sunarto mengakui keberadaan panti pelayanan sosial sangat mendesak. Dinas, kata dia, sebenarnya sudah memiliki detail engineering design (DED) sejak 2012 lalu.
Hanya saja, Pemkab belum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan panti. Untuk membangun panti termasuk pengelolaan dan tenaga pengelola membutuhkan anggaran hingga Rp800 miliar.
“Pemkab belum mengalokasikan anggaran untuk keperluan ini,” kata Didik, panggilan Riyadi, Kamis (30/5/2013).
Menurut dia, Dinsos sudah berupaya mencari sumber dana lain untuk membangun panti. Di antaranya melalui Pemda DIY dan pemerintah pusat. Hanya saja, belum ada kabar baik untuk realisasi pembangunan panti.
“Dari pusat sebenarnya ada satu mekanisme, yang nantinya bangunan jadi aset pusat. Tapi prosedurnya rumit sekali,” terangnya.
Jika jadi dibangun, lanjut Didik, panti akan mengusung konsep panti sosial multi guna. Tujuannya agar panti dapat menampung dan memberdayakan warga mulai usia anak, remaja, tua, juga yang mengalami ketergantungan narkoba.
Bangunan diproyeksikan terdiri dari beberapa unit dilengkapi tempat pelatihan, dengan total kapasitas 150 orang. Dinsos juga pernah mengusulkan lokasi panti, yakni di dekat RSUD Wates di lahan eks tanah kas desa.
“Kami masih menunggu kepastian,” imbuhnya.
Plt Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulnprogo Riyadi Sunarto mengakui keberadaan panti pelayanan sosial sangat mendesak. Dinas, kata dia, sebenarnya sudah memiliki detail engineering design (DED) sejak 2012 lalu.
Hanya saja, Pemkab belum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan panti. Untuk membangun panti termasuk pengelolaan dan tenaga pengelola membutuhkan anggaran hingga Rp800 miliar.
“Pemkab belum mengalokasikan anggaran untuk keperluan ini,” kata Didik, panggilan Riyadi, Kamis (30/5/2013).
Menurut dia, Dinsos sudah berupaya mencari sumber dana lain untuk membangun panti. Di antaranya melalui Pemda DIY dan pemerintah pusat. Hanya saja, belum ada kabar baik untuk realisasi pembangunan panti.
“Dari pusat sebenarnya ada satu mekanisme, yang nantinya bangunan jadi aset pusat. Tapi prosedurnya rumit sekali,” terangnya.
Jika jadi dibangun, lanjut Didik, panti akan mengusung konsep panti sosial multi guna. Tujuannya agar panti dapat menampung dan memberdayakan warga mulai usia anak, remaja, tua, juga yang mengalami ketergantungan narkoba.
Bangunan diproyeksikan terdiri dari beberapa unit dilengkapi tempat pelatihan, dengan total kapasitas 150 orang. Dinsos juga pernah mengusulkan lokasi panti, yakni di dekat RSUD Wates di lahan eks tanah kas desa.
“Kami masih menunggu kepastian,” imbuhnya.
(ysw)
