BBM naik buruh ancam mogok kerja
Senin, 22 April 2013 - 18:38 WIB
BBM naik buruh ancam mogok kerja
A
A
A
Sindonews.com - President Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, jika pemerintah tetap ngotot menaikan harga ВВМ, dipastikan para buruh akan melumpuhkan sektor industri seluruhnya.
Menurutnya, kenaikan harga ВВМ akan mempengaruhi harga beli buruh sebanyak 30%-80%.
"Jika daya beli buruh turun dipastikan akan berdampak luas terlebih ekonomi negara, karena buruh adalah mesin perekonomian," kata Said, Senin (22/4/2013).
Said mengatakan, kebijakan dalam menaikan harga ВВМ disaat menjelang pemilu dinilai sangatlah politis. Terlebih pemerintah belum menetukan kejelasan dalam pengalihan subsidi tersebut.
"Subsidi pupuk, ВВМ, solar belum jelas mau dialihkan kemana. Kebijakan ini sangatlah politis, karena menjelang pemilu," tegasnya.
Menurutnya, walaupun pemerintah akan mengalihkan ke cash money transport yang masuk kedalam keluarga harapan.
"Kebijakan pemerintah seperti membelah bamboo, yaitu meindungi yang kecil dan menggencet yang kaya. Padahal ini salah," kata dia.
Selain aksi menolak kenaiakan ВВМ, para buruh juga akan meminta program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat bukan bertahap pada 2019, hal ini dikarenakan jaminan kesehatan harus diberikan kepada seluruh masyarakat bukan hanya 86,4 juta jiwa karena hal itu sudah dijamin di dalam UU.
"Kita akan minta refisi Peraturan Presiden (PP) No 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan," lanjutnya.
Selain itu buruh juga akan menolak upah murah dan minimun dan pengahupas perusahaan outsourcing di BUMN. Menurutnya, jika perusahaan negara menerapkan sistem outsourcing, maka perusahaan swasta akan menerapkan itu bahkan lebih parah.
Untuk itu para buruh akan menghentikan proses produksi jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak dikabulkan. "Semua produksi akan lumpuh dan kawasan industri akan mogok.
Menurutnya, kenaikan harga ВВМ akan mempengaruhi harga beli buruh sebanyak 30%-80%.
"Jika daya beli buruh turun dipastikan akan berdampak luas terlebih ekonomi negara, karena buruh adalah mesin perekonomian," kata Said, Senin (22/4/2013).
Said mengatakan, kebijakan dalam menaikan harga ВВМ disaat menjelang pemilu dinilai sangatlah politis. Terlebih pemerintah belum menetukan kejelasan dalam pengalihan subsidi tersebut.
"Subsidi pupuk, ВВМ, solar belum jelas mau dialihkan kemana. Kebijakan ini sangatlah politis, karena menjelang pemilu," tegasnya.
Menurutnya, walaupun pemerintah akan mengalihkan ke cash money transport yang masuk kedalam keluarga harapan.
"Kebijakan pemerintah seperti membelah bamboo, yaitu meindungi yang kecil dan menggencet yang kaya. Padahal ini salah," kata dia.
Selain aksi menolak kenaiakan ВВМ, para buruh juga akan meminta program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat bukan bertahap pada 2019, hal ini dikarenakan jaminan kesehatan harus diberikan kepada seluruh masyarakat bukan hanya 86,4 juta jiwa karena hal itu sudah dijamin di dalam UU.
"Kita akan minta refisi Peraturan Presiden (PP) No 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan," lanjutnya.
Selain itu buruh juga akan menolak upah murah dan minimun dan pengahupas perusahaan outsourcing di BUMN. Menurutnya, jika perusahaan negara menerapkan sistem outsourcing, maka perusahaan swasta akan menerapkan itu bahkan lebih parah.
Untuk itu para buruh akan menghentikan proses produksi jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak dikabulkan. "Semua produksi akan lumpuh dan kawasan industri akan mogok.
(stb)
