Wali Kota: 300 KK di Sungai Tallo akan digusur

Sindonews.com - Dalam rangka penataan kawasan, Pemkot Makassar berencana akan merevitalisasi Sungai Tallo pada Agustus mendatang.

Hanya saja, proyek ini diduga akan menggusur 300 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di bantaran Sungai Tallo, Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo.

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengakui, memang akan ada penggusuran warga yang tinggal di bantaran Sungai Tallo dalam proyek revitalisasi di sungai tersebut. Penggusuran tersebut sebagai dampak penataan kawasan yang dilakukan dalam skala besar.

Hanya saja, dia menampik jika penggusuran akan dilakukan terhadap 300 KK di Lakkang, sebab daerah lakkang merupakan wilayah konservasi dan akan dikembangkan menjadi objek wisata di Makassar.

“Bagi warga yang tingal di bantaran sungai memang harus pindah. Karena daerah bantaran sungai juga tidak bisa dijadikan sebagai tempat bermukim warga. Tapi kami tidak akan menyentuh Lakkang karena itu wilayah penelitian,” ungkap Ilham seusai LKPJ, di Gedung DPRD Makassar, Senin (15/4/2013).

Sebelumnya, Konsultan Tata Ruang Kota Makassar, Dani Pomanto mengatakan, sesuai desain rencana penataan kawasan tersebut, maka wilayah kecamatan lakkang masuk dalam kawasan revitalisasi sungai tallo dan terpaksa disterilkan. Sebab akan ada penataan sungai yang lebih modern nantinya.

“Saya sebenarnya sudah beberapa kali menekankan, bahwa tidak usah ada penggusuran kalau memang dilakukan penataan kawasan sungai tallo ini, tapi sejumlah pihak tetap menginginkan, katanya demi penataan yang lebih rapih. Jadi repot juga nantinya kalau warga disana akan menolak,” ungkap Dani.

Sementara itu, Kepala Badan Perencenaan Pembangunan (Bappeda) Kota Makassar Ibrahim Saleh, menambahkan, revitalisasi akan dilakukan mulai di muara sungai Tallo hingga kawasan bukit baruga, Ini untuk merubah kondisi makro sungai tallo ke arah yang lebih baik dengan melakukan penataan tanpa mengabaikan lingkungan hidup.

“Jadi nantinya kawasan itu akan menjadi kawasan multi fungsi dalam memperkuat aspek ekonomi, sosial, menanggulangi kemiskinan, dan tidak terututp kemungkinan akan memberikan nilai tambah bagi pemerintah, dengan adanya objek wisata yang dibangun oleh investor dengan bantuan world bank," terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar swarno Sudirman berharap, jika memang pemkot berencana melalkukan penggusuran, maka sudah seharusnya Pemkot melibatkan masyarakat.

“Kami harapkan seperti itu. Kalaupun mereka misalnya digusur, harus juga dipikirkan apakah sudah ada lokasi penggantian permukiman mereka atau bagaimaan,” katanya