Massa buruh dipecah untuk sambangi dua kementrian

Massa buruh dipecah untuk sambangi dua kementrian
A
A
A
Sindonews.com - Masa aksi buruh akan dipecah dua, untuk menyambangi Kementrian Kesehatan dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Massa MPBI, KSPI akan menuju Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sementara FSMPI dan sementara massa FSMPI, SPSI, KSPSI dan KSPSI akan menyambangi Kementrian Kesehatan untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Masih membawa tuntutan yang sama, tentang penetapan jaminan kesehatan dan permintaan upah layak bagi buruh, serta persoalan penetapan UMP yang semula Rp2,2 juta, oleh beberapa perusahaan masih belum terealisasi dan hanya memberi upah Rp1,7 juta bagi buruh.
Mereka tidak tidak henti-hentinya meneriakkan, agar nasib buruh yang terus diperas oleh banyak perusahaan. Sementara upah dan jaminan kepastian untuk kesejahteraan bagi mereka, tidak pernah serius diperhatikan oleh pemerintah melalui kementrian-kementriannya.
Pantauan Sindonews, masing-masing massa aksi sudah bergerak meninggalkan Kementerian BUMN, untuk melanjutkan aksi mereka ke dua kementrian lainnya.
Massa MPBI, KSPI akan menuju Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sementara FSMPI dan sementara massa FSMPI, SPSI, KSPSI dan KSPSI akan menyambangi Kementrian Kesehatan untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Masih membawa tuntutan yang sama, tentang penetapan jaminan kesehatan dan permintaan upah layak bagi buruh, serta persoalan penetapan UMP yang semula Rp2,2 juta, oleh beberapa perusahaan masih belum terealisasi dan hanya memberi upah Rp1,7 juta bagi buruh.
Mereka tidak tidak henti-hentinya meneriakkan, agar nasib buruh yang terus diperas oleh banyak perusahaan. Sementara upah dan jaminan kepastian untuk kesejahteraan bagi mereka, tidak pernah serius diperhatikan oleh pemerintah melalui kementrian-kementriannya.
Pantauan Sindonews, masing-masing massa aksi sudah bergerak meninggalkan Kementerian BUMN, untuk melanjutkan aksi mereka ke dua kementrian lainnya.
(stb)