Menaikan UMP, Apindo sindir Jokowi
Selasa, 09 April 2013 - 02:28 WIB
Menaikan UMP, Apindo sindir Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi sempat menyindir Gubernur DKI Joko Widodo, terkait kenaikan Upah Minumum Provinsi (UMP). Sindiran tersebut, disampaikan Sofjan, saat menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Apindo.
Sofjan menilai, kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI, dalam menaikkan UMP DKI Jakarta sangat memberatkan pengusaha. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap tidak tepat dilakukan oleh Pemprov DKI.
“Kebijakan kenaikan UMP membuat pengusaha pusing,” kata Sofjan dalam sambutanya, Senin (8/4/2013).
Kendati demikian, Sofjan mengakui, pengusaha memiliki tanggungjawab bersama pemerintah, untuk memberikan jaminan upah yang layak bagi karyawannya. Namun, kebijakan tersebut jauh dari kemampuan pengusaha.
“Tidak semua pengusaha mampu memberikan upah sebesar itu, kepada karyawannya karena 99 persen pengusaha di Jakarta adalah UMKM,” katanya.
Sofjan meminta kepada Pemprov, untuk membuat regulasi baru dalam penerapan UMP yang telah ditetapkan. Artinya, kenaikan UMP disesuaikan dengan kemampuan pengusaha.
“Pemprov harus buat regulasi dalam menentukan UMP,” tegasnya.
Sofjan menilai, kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI, dalam menaikkan UMP DKI Jakarta sangat memberatkan pengusaha. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap tidak tepat dilakukan oleh Pemprov DKI.
“Kebijakan kenaikan UMP membuat pengusaha pusing,” kata Sofjan dalam sambutanya, Senin (8/4/2013).
Kendati demikian, Sofjan mengakui, pengusaha memiliki tanggungjawab bersama pemerintah, untuk memberikan jaminan upah yang layak bagi karyawannya. Namun, kebijakan tersebut jauh dari kemampuan pengusaha.
“Tidak semua pengusaha mampu memberikan upah sebesar itu, kepada karyawannya karena 99 persen pengusaha di Jakarta adalah UMKM,” katanya.
Sofjan meminta kepada Pemprov, untuk membuat regulasi baru dalam penerapan UMP yang telah ditetapkan. Artinya, kenaikan UMP disesuaikan dengan kemampuan pengusaha.
“Pemprov harus buat regulasi dalam menentukan UMP,” tegasnya.
(stb)
