Diadili Pengadilan Militer, Hendardi pesimis bakal terungkap
Sabtu, 06 April 2013 - 08:00 WIB
Diadili Pengadilan Militer, Hendardi pesimis bakal terungkap
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengapresiasi temuan investigasi TNI terhadap kasus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Cebongan, Sleman, Yogyakarta patut diapresiasi. Sekalipun mengejutkan, karena dalam sejarah TNI temuan semacam ini langka.
"Apalagi dalam waktu yang cukup singkat. Melalui tangan TNI, khususnya KSAD (Kepala Staf Angkatan darat Pramono Edhi Wibowo), SBY yang tampak tidak berbuat banyak telah memetik insentif politik dari ekspektasi publik yang mendesak kasus ini segera diungkap," katanya dalam siaran persnya yang diterima oleh Sindonews, Sabtu (6/4/2013).
Kendati demikian, kata dia, jika para pelaku yang berasal dari TNI akan diadilinya di Pengadilan Militer itu tidak akan memberikan efek jera, karena dinilai tidak independen.
"Tetapi, pilihan TNI yang akan membawa 11 pelaku ke Peradilan Militer tetap tidak akan sepenuhnya memenuhi rasa keadilan publik, karena praktik peradilan militer yang unfair, tidak transparan, dan akuntabel seperti dalam kasus yang melibatkan Tim Mawar," kata dia.
Maka itu, dia berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mendorong segera menerbitkan Perppu tentang Peradilan Militer yang memungkinkan anggota TNI bisa diperiksa di peradilan umum, karena melakukan tindak pidana di luar dinas ketentaraan.
"Tanpa terobosan ini, hasil investigasi hanya akan antiklimaks tanpa dapat memenuhi rasa keadilan," tandasnya.
"Apalagi dalam waktu yang cukup singkat. Melalui tangan TNI, khususnya KSAD (Kepala Staf Angkatan darat Pramono Edhi Wibowo), SBY yang tampak tidak berbuat banyak telah memetik insentif politik dari ekspektasi publik yang mendesak kasus ini segera diungkap," katanya dalam siaran persnya yang diterima oleh Sindonews, Sabtu (6/4/2013).
Kendati demikian, kata dia, jika para pelaku yang berasal dari TNI akan diadilinya di Pengadilan Militer itu tidak akan memberikan efek jera, karena dinilai tidak independen.
"Tetapi, pilihan TNI yang akan membawa 11 pelaku ke Peradilan Militer tetap tidak akan sepenuhnya memenuhi rasa keadilan publik, karena praktik peradilan militer yang unfair, tidak transparan, dan akuntabel seperti dalam kasus yang melibatkan Tim Mawar," kata dia.
Maka itu, dia berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mendorong segera menerbitkan Perppu tentang Peradilan Militer yang memungkinkan anggota TNI bisa diperiksa di peradilan umum, karena melakukan tindak pidana di luar dinas ketentaraan.
"Tanpa terobosan ini, hasil investigasi hanya akan antiklimaks tanpa dapat memenuhi rasa keadilan," tandasnya.
(mhd)
