TB Hasanuddin: Kapolda DIY harus bertanggungjawab
Jum'at, 05 April 2013 - 07:01 WIB
TB Hasanuddin: Kapolda DIY harus bertanggungjawab
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya unsur pelanggaran HAM dalam insiden penembakan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta.
Lembaga yang konsen terhadap HAM ini terus melanjutkan investigasinya meskipun TNI AD telah mengumumkan 11 pelaku yang terlibat dalam insiden tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi langkah Komnas HAM yang terus melanjutkan investigasinya itu. Tapi jika benar kasus itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM, maka penelusuran kasus tidak hanya terbatas pada TNI tapi juga pada pihak kepolisian.
Dalam kasus tersebut menurut TB Hasanuddin Kapolda DIY harus ikut bertanggungjawab.
Fakta keterlibatan Kapolda DIY dalam permasalahan itu adalah sebagai pucuk pimpinan kepolisian di Yogyakarta, Kapolda telah melakukan pembiaran yang menyebabkan terjadinya pembantaian terhadap empat orang tahanan.
"Kalau pelanggaran HAM-nya diusut maka Kapolda DIY ikut bertanggungjawab. Dia (Kapolda DIY) bisa dianggap melakukan pembiaran, sehingga terjadinya pembantaian empat tahanan di Lapas Cebongan," tegas pensiunan jenderal TNI AD bintang dua ini kepada Sindonews, Jumat (5/3/2013).
Menurut politikus Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, sesungguhnya rencana penyerangan oleh oknum TNI Kopassus terhadap empat orang itu telah dideteksi sebelumnya oleh pihak kepolisian.
Karena alasan itu pulalah empat orang tahanan itu kemudian dipindahkan dari Polres Sleman ke Polda DIY.
"Dari sini sudah jelas, empat orang itu semula ditahan di Polres Sleman, lalu dipindahkan ke Polda DIY, lalu dipindahkan lagi ke Lapas Cebongan," analisa TB Hasanudin.
Jika memang pemindahan empat orang tahanan itu demi keamanan, maka tidak seharusnya pihak kepolisian menitipkan ke lapas apalagi tidak diikuti dengan pengamanan.
"Dititipkan, lalu tidak dijaga. Pihak kepolisian sebenarnya sudah melaporkan itu ke Koramil, lalu Koramil mengirimkan anggota ke sana, tapi saat menjaga di sana, pihak kepolisian tidak ada satupun yang datang, ya kemudian anggota Koramil itu pergi meninggalkan lapas," terangnya.
Seharusnya, upaya perlindungan terhadap empat tahanan itu masih bisa dilakukan oleh pihak Polda DIY. Bisa saja mereka yang terancam itu dititipkan ke Brimob. Dengan cara itu, maka oknum yang ingin melakukan penyerangan akan berpikir beberapa kali.
Maka ada dua hal yang harus diinvestigasi terkait dugaan adanya pelanggaran HAM. Menurut TB Hasanuddin, yakni pertama tidak adanya perlindungan terhadap tahanan dan ada indikasi pembiaran di sana. Kedua telah terjadi pembunuhan keji di rumah negara.
Dua hal itulah kata TB Hasanuddin yang harus diselidiki sebagai pelanggaran HAM.
Jadi, turunnya Komnas HAM dalam kasus ini adalah untuk mencari adanya pelanggaran dilakukan oleh aparat atau tidak.
Sebelumnya, Komnas HAM tetap melanjutkan investigasinya terkait dugaan pelanggaran HAM dalam insiden Cebongan. Untuk keperluan itu, mereka mengandeng Polri dan TNI.
Kemarin Komnas HAM bertemu dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Markas Besar Polri. Pertemuan itu ingin mengkoordinasikan dan mengklarifikasi temuan-temuan awal dalam menyelidiki kasus menewaskan empat orang tahanan itu.
Lembaga yang konsen terhadap HAM ini terus melanjutkan investigasinya meskipun TNI AD telah mengumumkan 11 pelaku yang terlibat dalam insiden tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi langkah Komnas HAM yang terus melanjutkan investigasinya itu. Tapi jika benar kasus itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM, maka penelusuran kasus tidak hanya terbatas pada TNI tapi juga pada pihak kepolisian.
Dalam kasus tersebut menurut TB Hasanuddin Kapolda DIY harus ikut bertanggungjawab.
Fakta keterlibatan Kapolda DIY dalam permasalahan itu adalah sebagai pucuk pimpinan kepolisian di Yogyakarta, Kapolda telah melakukan pembiaran yang menyebabkan terjadinya pembantaian terhadap empat orang tahanan.
"Kalau pelanggaran HAM-nya diusut maka Kapolda DIY ikut bertanggungjawab. Dia (Kapolda DIY) bisa dianggap melakukan pembiaran, sehingga terjadinya pembantaian empat tahanan di Lapas Cebongan," tegas pensiunan jenderal TNI AD bintang dua ini kepada Sindonews, Jumat (5/3/2013).
Menurut politikus Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, sesungguhnya rencana penyerangan oleh oknum TNI Kopassus terhadap empat orang itu telah dideteksi sebelumnya oleh pihak kepolisian.
Karena alasan itu pulalah empat orang tahanan itu kemudian dipindahkan dari Polres Sleman ke Polda DIY.
"Dari sini sudah jelas, empat orang itu semula ditahan di Polres Sleman, lalu dipindahkan ke Polda DIY, lalu dipindahkan lagi ke Lapas Cebongan," analisa TB Hasanudin.
Jika memang pemindahan empat orang tahanan itu demi keamanan, maka tidak seharusnya pihak kepolisian menitipkan ke lapas apalagi tidak diikuti dengan pengamanan.
"Dititipkan, lalu tidak dijaga. Pihak kepolisian sebenarnya sudah melaporkan itu ke Koramil, lalu Koramil mengirimkan anggota ke sana, tapi saat menjaga di sana, pihak kepolisian tidak ada satupun yang datang, ya kemudian anggota Koramil itu pergi meninggalkan lapas," terangnya.
Seharusnya, upaya perlindungan terhadap empat tahanan itu masih bisa dilakukan oleh pihak Polda DIY. Bisa saja mereka yang terancam itu dititipkan ke Brimob. Dengan cara itu, maka oknum yang ingin melakukan penyerangan akan berpikir beberapa kali.
Maka ada dua hal yang harus diinvestigasi terkait dugaan adanya pelanggaran HAM. Menurut TB Hasanuddin, yakni pertama tidak adanya perlindungan terhadap tahanan dan ada indikasi pembiaran di sana. Kedua telah terjadi pembunuhan keji di rumah negara.
Dua hal itulah kata TB Hasanuddin yang harus diselidiki sebagai pelanggaran HAM.
Jadi, turunnya Komnas HAM dalam kasus ini adalah untuk mencari adanya pelanggaran dilakukan oleh aparat atau tidak.
Sebelumnya, Komnas HAM tetap melanjutkan investigasinya terkait dugaan pelanggaran HAM dalam insiden Cebongan. Untuk keperluan itu, mereka mengandeng Polri dan TNI.
Kemarin Komnas HAM bertemu dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Markas Besar Polri. Pertemuan itu ingin mengkoordinasikan dan mengklarifikasi temuan-temuan awal dalam menyelidiki kasus menewaskan empat orang tahanan itu.
(lns)
