Ancaman FKJB dinilai Fraksi Demokrat bentuk provokasi
Senin, 27 Mei 2013 - 16:09 WIB
Ancaman FKJB dinilai Fraksi Demokrat bentuk provokasi
A
A
A
Sindonews.com - Rencana Forum Komunikasi Jakarta Baru (FKJB), yang mengancam akan menduduki kantor DPRD DKI terkait dukungan kepada Gubernur DKI Joko Widodo, dan Wakilnya ditanggapi sinis oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI.
Salah satunya adalah Aliman Aat anggota fraksi Demokrat DPRD DKI, Komisi E. Menurutnya, tindakan aksi menduduki gedung DPRD bagian dari memprovokasi. Bahkan dengan nada sinis, Aliman mengatakan, DPRD bukan lembaga rimba yang sekehendak hati mau didudukin.
"Itu bagian dari provokasi massa. Kalau menduduki mereka mau menduduki apa?. Memang lembaga ini lembaga rimba," ujar Aliman, di DPRD DKI, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Dia mengungkapkan, aksi menduduki DPRD merupakan bentuk ketidakpahaman sebagian masyarakat, yang tidak mengetahui permasalahan KJS. Kata Aliman, aksi menduduki kantor dewan muncul atas dasar isu penggulingan Gubernur DKI Jokowi dan Wakilnya oleh DPRD, atas program Kartu Jakarta Sehat, padahal tidak.
Namun demikian, dirinya menegaskan, sebagian anggota DPRD yang merencanakan hak interpelasi, bagian dari fungsi legislasinya sebagai anggota dewan. Fungsi tersebut antara lain, hak bertanya atau interpelasi. Pasalnya, KJS tersebut bermasalah.
"Ini bukan persoalan menjatuhkan gubernur. Kita memiliki hak bertanya ke Gubernur terkait KJS. Karena KJS itu berpotensi chaos," jelas Aliman.
Untuk diketahui, sebanyak 10.000 masa dari Forum Komunikasi Jakarta Baru, direncanakan menduduki Gedung DPRD dalam beberapa hari ini. Mereka protes atas wacana hak interpelasi yang digagas sebagian anggota DPRD, kepada Gubernur DKI Joko Widodo.
Salah satunya adalah Aliman Aat anggota fraksi Demokrat DPRD DKI, Komisi E. Menurutnya, tindakan aksi menduduki gedung DPRD bagian dari memprovokasi. Bahkan dengan nada sinis, Aliman mengatakan, DPRD bukan lembaga rimba yang sekehendak hati mau didudukin.
"Itu bagian dari provokasi massa. Kalau menduduki mereka mau menduduki apa?. Memang lembaga ini lembaga rimba," ujar Aliman, di DPRD DKI, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Dia mengungkapkan, aksi menduduki DPRD merupakan bentuk ketidakpahaman sebagian masyarakat, yang tidak mengetahui permasalahan KJS. Kata Aliman, aksi menduduki kantor dewan muncul atas dasar isu penggulingan Gubernur DKI Jokowi dan Wakilnya oleh DPRD, atas program Kartu Jakarta Sehat, padahal tidak.
Namun demikian, dirinya menegaskan, sebagian anggota DPRD yang merencanakan hak interpelasi, bagian dari fungsi legislasinya sebagai anggota dewan. Fungsi tersebut antara lain, hak bertanya atau interpelasi. Pasalnya, KJS tersebut bermasalah.
"Ini bukan persoalan menjatuhkan gubernur. Kita memiliki hak bertanya ke Gubernur terkait KJS. Karena KJS itu berpotensi chaos," jelas Aliman.
Untuk diketahui, sebanyak 10.000 masa dari Forum Komunikasi Jakarta Baru, direncanakan menduduki Gedung DPRD dalam beberapa hari ini. Mereka protes atas wacana hak interpelasi yang digagas sebagian anggota DPRD, kepada Gubernur DKI Joko Widodo.
(stb)
