Bupati Mamuju: Formulasi UN jangan dipolemikkan

Sindonews.com - Bupati Mamuju Suhardi Duka meminta, agar formulasi Ujian Nasional (UN) tidak terus dipolemikkan. Meski UN bukan kewenangan daerah, namun dipastikan bahwa ada persoalan mendasar pada pelaksanaan UN tahun ini.

"Tolong jangan terus-terus di pro kontra dan dipolemikkan. Capek kami mendengar itu. Intinya benar, ada masalah di UN. Saya kira formulasinya yang tidak benar. Artinya, semua tersentral. Mestinya ada local wisdom atau kearifan lokal di dalamnya," kata Suhardi di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (24/5/2013).

UN bertujuan untuk menyamakan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Suhardi menegaskan, tidak arif hanya Jawa yang bermutu sementara di luar Jawa mutu pendidikannya masih jauh di bawah rata-rata.

"Saya sangat tidak setuju bahwa potret pendidikan Indonesia hanya ada di Pulau Jawa. Kita harus melihat bahwa potret itu dari Sabang sampai Merauke. Tetapi formulasinya bukan hanya UN yang menjadi indikatornya. Harus mencari indikator lain yang lebih baik dan diterima oleh semua. olehnya jangan berpolemik. Capek kita dengar polemik," katanya.

Terkait proses pendidikan di Mamuju, Suhardi mengatakan bahwa di Jakarta juga banyak sekolah yang proses pendidikannya tidak bagus. Persoalannya adalah anggaran pendidikan yang 20% dari APBN belum mencukupi. Demikian juga di Mamuju.

Dia menilai, anggaran itu mestinya diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Bukan merata, sebab prioritas kebutuhannya berbeda-beda.

"Kalau memang anggaran itu ada dan mencukupi, mestinya diberikan sesuai kebutuhan daerah. Ini pasti akan menyelesaikan masalah proses pendidikan," katanya.