Pemprov DKI targetkan PAD Rp1 triliun dari BUMD
Senin, 11 Maret 2013 - 15:37 WIB
Pemprov DKI targetkan PAD Rp1 triliun dari BUMD
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mentargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar RP1 Triliun, pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Targetan itu dikemukakan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama. Menurutnya, pencapaian PAD sebesar Rp1 triliun bisa dicapai, jika mitra di BUMD sudah bisa dimulai. Ia menilai, kuncinya ada di mitra BUMD.
"Makanya kami mulai bermain. Kuncinya kan di holding, Jika bisa kami bedah. Jika tidak semua BUMD pusing juga," ucap Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (11/3/2013).
Pemprov DKI percaya, targetan itu bisa dicapai oleh BUMD dan Mitra (Holding). Saat ini, Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya pada BUMD dan Holding, untuk mengelola BUMD agar tercapai yang targetan tersebut. Pasalnya, menurut Ahok, soal pendapatan BUMD urusannya dengan rakyat sebagai pemilik utama.
"Ini kan urusannya ke rakyat. Biarkan bumd holding yang mengatasi ini semua," jelasnya.
Namun begitu, terkait pengelolaan PAD dari unsur BUMD saat ini sedang menunggu Peraturan Daerah (Perda) dahulu baru kemudian dieksekusi.
Seperti komentar Ahok sebelumnya, Pemprov DKI akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitra BUMD. Pasalnya, di lembaga BUMN saat ini memiliki perusahanaan besar dan professional, yang dianggap bagus secara manajerial.
Diluar itu, Pemprov DKI pada akhirnya bisa meminjam modal pada perusahaan besar, yang berada dibawah naungan BUMN untuk pelaksanaan pembangunan di Jakarta.
Targetan itu dikemukakan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama. Menurutnya, pencapaian PAD sebesar Rp1 triliun bisa dicapai, jika mitra di BUMD sudah bisa dimulai. Ia menilai, kuncinya ada di mitra BUMD.
"Makanya kami mulai bermain. Kuncinya kan di holding, Jika bisa kami bedah. Jika tidak semua BUMD pusing juga," ucap Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (11/3/2013).
Pemprov DKI percaya, targetan itu bisa dicapai oleh BUMD dan Mitra (Holding). Saat ini, Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya pada BUMD dan Holding, untuk mengelola BUMD agar tercapai yang targetan tersebut. Pasalnya, menurut Ahok, soal pendapatan BUMD urusannya dengan rakyat sebagai pemilik utama.
"Ini kan urusannya ke rakyat. Biarkan bumd holding yang mengatasi ini semua," jelasnya.
Namun begitu, terkait pengelolaan PAD dari unsur BUMD saat ini sedang menunggu Peraturan Daerah (Perda) dahulu baru kemudian dieksekusi.
Seperti komentar Ahok sebelumnya, Pemprov DKI akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitra BUMD. Pasalnya, di lembaga BUMN saat ini memiliki perusahanaan besar dan professional, yang dianggap bagus secara manajerial.
Diluar itu, Pemprov DKI pada akhirnya bisa meminjam modal pada perusahaan besar, yang berada dibawah naungan BUMN untuk pelaksanaan pembangunan di Jakarta.
(stb)
