Fraksi PAN & PKB nilai Jokowi-Ahok malas bangun Jakarta
Kamis, 07 Maret 2013 - 15:29 WIB
Fraksi PAN & PKB nilai Jokowi-Ahok malas bangun Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, Pemerintah Provinsi DKI dibawah kepemimpinan Jokowi-Ahok malas dalam membangun Jakarta. Hal itu disampaikan Hidayat Ar Yasin, saat membacakan pandangan umum mengenai kinerja Gubernur DKI Jakarta di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, tadi siang.
Menurutnya, meningkatnya kinerja dan efektifitas pelayanan aparat pemda tidak hanya di ukur dari tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan tingkat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tapi, efektifitas kerja seharusnya bisa diikuti kinerja dibawahnya yakni dari tingkat pemerintah kota, suku dinas, kecamatan sampai lurah.
Selain itu, pemprov DKI dituntut mampu menjalin kerjasama dan koordinasi diantara unit-unit, dan Satuan Tugas Pemerintah Daerah (SPKD) yang ada di pemprov DKI Jakarta, agar tidak terkesan malas-malasan dibirokrasinya.
"Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua birokrasi, kita melihat mereka masih malas-malasan. Mohon penjelasan!," ujarnya, di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Fraksi PAN dan PKB berpendapat, untuk membangun Jakarta tidak sekedar dengan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politik, top-down dan bottom-up. Akan tetapi yang sangat penting adalah, tidak boleh dengan pendekatan proyek an-sih, tetapi harus lebih kepada pendekatan kemauan baik yang kuat dan berbasis pada pelayanan warga Jakarta.
"Tidak sekedar teknokratik, partisipasif, politik top-down dan bottom-up, tapi berdasar kemauan melayani masayrakat Jakarta" imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, rapat paripurna DPRD DKI mengagendakan tanggapan dari tiap-tiap fraksi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI, oleh Pemrov DKI yang sudah disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Joko) beberapa waktu lalu.
Menurutnya, meningkatnya kinerja dan efektifitas pelayanan aparat pemda tidak hanya di ukur dari tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan tingkat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tapi, efektifitas kerja seharusnya bisa diikuti kinerja dibawahnya yakni dari tingkat pemerintah kota, suku dinas, kecamatan sampai lurah.
Selain itu, pemprov DKI dituntut mampu menjalin kerjasama dan koordinasi diantara unit-unit, dan Satuan Tugas Pemerintah Daerah (SPKD) yang ada di pemprov DKI Jakarta, agar tidak terkesan malas-malasan dibirokrasinya.
"Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua birokrasi, kita melihat mereka masih malas-malasan. Mohon penjelasan!," ujarnya, di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Fraksi PAN dan PKB berpendapat, untuk membangun Jakarta tidak sekedar dengan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politik, top-down dan bottom-up. Akan tetapi yang sangat penting adalah, tidak boleh dengan pendekatan proyek an-sih, tetapi harus lebih kepada pendekatan kemauan baik yang kuat dan berbasis pada pelayanan warga Jakarta.
"Tidak sekedar teknokratik, partisipasif, politik top-down dan bottom-up, tapi berdasar kemauan melayani masayrakat Jakarta" imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, rapat paripurna DPRD DKI mengagendakan tanggapan dari tiap-tiap fraksi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI, oleh Pemrov DKI yang sudah disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Joko) beberapa waktu lalu.
(stb)
