Panwaslu: Masyarakat harus melek politik
Kamis, 28 Februari 2013 - 15:42 WIB
Panwaslu: Masyarakat harus melek politik
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Batu, Abdul Rochim meminta kepada masyarakat supaya lebih aktif ikut melek politik. Melek politik yang dimaksud yakni mengawasi tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, dan Pemilu 2014.
Dengan begitu, semua jenis pelanggaran Pilgub dan Pemilu bisa langsung dilaporkan masyarakat kepada anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panwas Kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu, Kota Batu.
"Saat ini musimnya anggota dewan pindah partai. Meski peraturan dari KPU tentang tata cara bagi anggota dewan yang ingin meloncat ke partai lain belum turun, tetap saja perlu dicermati gerakan mereka," ungkap Rochim, Kamis (28/2/2013).
Selain mengawasi perpindahaan anggota dewan ke partai barunya, anggota Panwas kota, kecamatan dan PPL juga perlu mengawasi keterwakilan perempuan dalam Pemilu legeslatif mendatang.
Sesuai UU No 8 tahun 2012 tentang syarat pencalonan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II, setiap caleg yang didaftarkan parpol harus mewakili perempuan sebanyak 30 persen.
"Sekarang yang menjadi persoalan, beberapa parpol mulai memasang atributnya di tepi jalan. Sayangnya bendera parpolnya tidak ada nomor urutnya. Mestinya oleh Satpol PP sudah harus diturunkan atribut parpol itu," tegasnya.
Dengan begitu, semua jenis pelanggaran Pilgub dan Pemilu bisa langsung dilaporkan masyarakat kepada anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panwas Kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu, Kota Batu.
"Saat ini musimnya anggota dewan pindah partai. Meski peraturan dari KPU tentang tata cara bagi anggota dewan yang ingin meloncat ke partai lain belum turun, tetap saja perlu dicermati gerakan mereka," ungkap Rochim, Kamis (28/2/2013).
Selain mengawasi perpindahaan anggota dewan ke partai barunya, anggota Panwas kota, kecamatan dan PPL juga perlu mengawasi keterwakilan perempuan dalam Pemilu legeslatif mendatang.
Sesuai UU No 8 tahun 2012 tentang syarat pencalonan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II, setiap caleg yang didaftarkan parpol harus mewakili perempuan sebanyak 30 persen.
"Sekarang yang menjadi persoalan, beberapa parpol mulai memasang atributnya di tepi jalan. Sayangnya bendera parpolnya tidak ada nomor urutnya. Mestinya oleh Satpol PP sudah harus diturunkan atribut parpol itu," tegasnya.
(rsa)
