Warga miskin di Batu capai 34.400 jiwa
Rabu, 27 Februari 2013 - 17:38 WIB
Warga miskin di Batu capai 34.400 jiwa
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, menyatakan jika angka kemiskinan di wilayahnya masih tinggi. Tercatat, jumlah kemiskinan di kota tersebut mencapai 8.006 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 34.400 jiwa.
"Angka kemiskinan di Kota Batu memang masih tinggi. Karena ada perubahaan sistem pendataan kemiskinan. Sekarang ini kelas ekonomi menengah ke bawah, masuk dalam kategori keluarga miskin," ungkap Kasi Statistik Sosial BPS Kota Batu, Rahadi, Rabu (27/2/2013).
Menurutnya, dari 19 desa yang ada, angka kemiskinan paling banyak terdapat di Desa Pesangrahaan, dan Giripurno. Di Desa Pesangrahaan jumlahnya mencapai 1.008 jiwa. Sedangkan di Desa Giripurno mencapai 1.098 jiwa.
Sementara itu Sekretaris Kota (Sekkot) Batu, Widodo, menyatakan, setiap tahun pemerintah melalui beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat program pengentasan kemiskinan. Tapi ternyata diakuinya belum efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Dia menduga ada beberapa program pengentasan kemiskinan dari pemerintah salah sasaran.
Misalnya, bantuan sapi perah dan kambing. Bantuannya jatuh pada orang yang udzur sehingga tidak bisa mengembangkan bantuan sapi perah dan kambingnya.
"Sesuai intruksi dari kepala daerah, Pemkot Batu segera membentuk tim kordinasi penanggulangan kemiskinan. Tim itu bekerja sama dengan camat, Kades dan lurah serta Ketua RW dan RT untuk mendata jumlah keluarga miskin di wilayah Batu," ungkap dia.
Menurut Widodo, target pemerintah setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan sampai 5 persen. Syaratnya, seluruh SKPD kompak membuat dan menjalankan program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.
"Kadang kita tidak mengerti, pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir bagus. Tapi jumlah warga miskin masih 34.000 jiwa, lalu penerima jatah beras miskin masih 6.277 jiwa. Makanya, wali kota memerintahkan kepada semua SKPD untuk memiliki data kemiskinan yang valid, agar sasaran programnya jelas," urainya.
Kades Giripurno, Sudarmaji menyatakan, jumlah warga miskin di desa bisa bertambah juga bisa berkurang. Syaratnya pendataan BPS harus lebih teliti lagi.
"Kita ambil contoh sederhana saja tentang kartu Jamkesmas. Ternyata, masih banyak keluarga mampu menerima kartu Jamkesmas. Sedangkan yang laik menerima kartu Jamkesmas justru tidak dapat. Jadi perlu ada pendataan ulang tentang warga miskin di Desa Giripurno," pungkas Sudarmaji.
"Angka kemiskinan di Kota Batu memang masih tinggi. Karena ada perubahaan sistem pendataan kemiskinan. Sekarang ini kelas ekonomi menengah ke bawah, masuk dalam kategori keluarga miskin," ungkap Kasi Statistik Sosial BPS Kota Batu, Rahadi, Rabu (27/2/2013).
Menurutnya, dari 19 desa yang ada, angka kemiskinan paling banyak terdapat di Desa Pesangrahaan, dan Giripurno. Di Desa Pesangrahaan jumlahnya mencapai 1.008 jiwa. Sedangkan di Desa Giripurno mencapai 1.098 jiwa.
Sementara itu Sekretaris Kota (Sekkot) Batu, Widodo, menyatakan, setiap tahun pemerintah melalui beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat program pengentasan kemiskinan. Tapi ternyata diakuinya belum efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Dia menduga ada beberapa program pengentasan kemiskinan dari pemerintah salah sasaran.
Misalnya, bantuan sapi perah dan kambing. Bantuannya jatuh pada orang yang udzur sehingga tidak bisa mengembangkan bantuan sapi perah dan kambingnya.
"Sesuai intruksi dari kepala daerah, Pemkot Batu segera membentuk tim kordinasi penanggulangan kemiskinan. Tim itu bekerja sama dengan camat, Kades dan lurah serta Ketua RW dan RT untuk mendata jumlah keluarga miskin di wilayah Batu," ungkap dia.
Menurut Widodo, target pemerintah setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan sampai 5 persen. Syaratnya, seluruh SKPD kompak membuat dan menjalankan program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.
"Kadang kita tidak mengerti, pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir bagus. Tapi jumlah warga miskin masih 34.000 jiwa, lalu penerima jatah beras miskin masih 6.277 jiwa. Makanya, wali kota memerintahkan kepada semua SKPD untuk memiliki data kemiskinan yang valid, agar sasaran programnya jelas," urainya.
Kades Giripurno, Sudarmaji menyatakan, jumlah warga miskin di desa bisa bertambah juga bisa berkurang. Syaratnya pendataan BPS harus lebih teliti lagi.
"Kita ambil contoh sederhana saja tentang kartu Jamkesmas. Ternyata, masih banyak keluarga mampu menerima kartu Jamkesmas. Sedangkan yang laik menerima kartu Jamkesmas justru tidak dapat. Jadi perlu ada pendataan ulang tentang warga miskin di Desa Giripurno," pungkas Sudarmaji.
(rsa)
