Rieke : Jika Golput tinggi, KPUD ceroboh!
Minggu, 24 Februari 2013 - 10:17 WIB
Rieke : Jika Golput tinggi, KPUD ceroboh!
A
A
A
Sindonews.com - Calon Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka, meminta agar masyarakat mengawasi tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jangan sampai, terjadi kebocoran yang merugikan salah satu calon.
"Awasi TPS. Waspadai praktek gentong bocor, kayak air awalnya penuh terus bocor pas sampai KPUD. Yang belum memilih segera memilih. Tetapkan hati karena pemilihan di TPS menentukan masa depan lima tahun, saya yakin masyarakat Jabar cerdas," jelasnya kepada wartawan usai mencoblos di TPS 20, Kukusan, Beji, Depok, Minggu (24/02/2013).
Menurut Rieke, masyarakat tahu mana calon yang baik dan tidak menggunakan uang rakyat.
"Jika banyak keluar dana kampanye pasti nyari agar uangnya balik" jelas Rieke.
Rieke juga mengkritisi kinerja KPUD, jika sampai dalam Pemilukada Jawa Barat angka golput atau tingkat partisipasi pemilih rendah.
Menurutnya, jika banyak warga tak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sama saja dengan menghilangkan hak konstitusi seseorang.
"Yang belum masuk DPT, membuat orang kehilangan hak konstitusi, bukan hal sepele. Jika itu terjadi, KPUD ceroboh, angka golput tinggi itu karena tak ada yang dia pilih, yang kedua karena masalah teknis tak terdaftar dalam DPT," jelasnya.
"Awasi TPS. Waspadai praktek gentong bocor, kayak air awalnya penuh terus bocor pas sampai KPUD. Yang belum memilih segera memilih. Tetapkan hati karena pemilihan di TPS menentukan masa depan lima tahun, saya yakin masyarakat Jabar cerdas," jelasnya kepada wartawan usai mencoblos di TPS 20, Kukusan, Beji, Depok, Minggu (24/02/2013).
Menurut Rieke, masyarakat tahu mana calon yang baik dan tidak menggunakan uang rakyat.
"Jika banyak keluar dana kampanye pasti nyari agar uangnya balik" jelas Rieke.
Rieke juga mengkritisi kinerja KPUD, jika sampai dalam Pemilukada Jawa Barat angka golput atau tingkat partisipasi pemilih rendah.
Menurutnya, jika banyak warga tak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sama saja dengan menghilangkan hak konstitusi seseorang.
"Yang belum masuk DPT, membuat orang kehilangan hak konstitusi, bukan hal sepele. Jika itu terjadi, KPUD ceroboh, angka golput tinggi itu karena tak ada yang dia pilih, yang kedua karena masalah teknis tak terdaftar dalam DPT," jelasnya.
(stb)
