Dewan desak eks Terminal Toddopuli jadi RTH
Rabu, 20 Februari 2013 - 16:39 WIB
Dewan desak eks Terminal Toddopuli jadi RTH
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta kepada Pemkot Makassar agar eks terminal Toddopuli dijadikan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Permintaan ini menyusul fungsi eks terminal seluas dua hektare yang terletak di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang tersebut tidak dioptimalisasi.
Saat ini dalam kawasan berdiri sederetan bengkel mobil, dijadikan tempat menampung kendaraan bermotor yang kena tilang, pasar burung, hingga penampungan besi bangunan siap jual pada bagian tengah kawasan.
Bengkel-bengkel dan sejumlah aktivitas lain beroperasi tanpa retribusi kepada pemerintah. Mereka memanfaatkan kawasan hanya atas seizin dari mantan kepala terminal Toddopuli Jamal.
Ketua Komisi C DPRD Makassar Irianto Ahmad mengatakan, saat ini jumlah TRH di Makassar sangat minim. Sementara banyak aset daerah yang tidak termanfaatkan dengan baik. Selain itu, dengan berubah fungsinya kawasan tersebut, masyarakat umum diharapkan mampu merasakan langsung manfaatnya.
Saat ini,Pemkot Makassar baru mendata sekitar 6,24 persen RTH publik dari seluruh fasilitas umum yang ada di Kota Makassar. Jumlah ini masih jauh dari standar nasional sebesar 30 persen sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008.
“Akan sangat bagus, kalau kawasan itu berubah menjadi taman kota. Bisa dijadikan tempat bermain anak, jogging atau bersepeda santai,” ungkap Irianto saat reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar dari komisi (C) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang diwakili Kepala Bapeda Makassar Ibrahim Saleh bersama unsur kecamatan dan kelurahan setempat, Rabu (20/2/2013).
Karena itu, pemerintah diminta untuk segera melakukan pemanggilan kepada seluruh pihak dan melakukan pembersihan dalam satu bulan kedepan. Pemkot juga diminta melakukan pemasangan papan bicara, sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang masuk ke lokasi.
Permintaan ini menyusul fungsi eks terminal seluas dua hektare yang terletak di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang tersebut tidak dioptimalisasi.
Saat ini dalam kawasan berdiri sederetan bengkel mobil, dijadikan tempat menampung kendaraan bermotor yang kena tilang, pasar burung, hingga penampungan besi bangunan siap jual pada bagian tengah kawasan.
Bengkel-bengkel dan sejumlah aktivitas lain beroperasi tanpa retribusi kepada pemerintah. Mereka memanfaatkan kawasan hanya atas seizin dari mantan kepala terminal Toddopuli Jamal.
Ketua Komisi C DPRD Makassar Irianto Ahmad mengatakan, saat ini jumlah TRH di Makassar sangat minim. Sementara banyak aset daerah yang tidak termanfaatkan dengan baik. Selain itu, dengan berubah fungsinya kawasan tersebut, masyarakat umum diharapkan mampu merasakan langsung manfaatnya.
Saat ini,Pemkot Makassar baru mendata sekitar 6,24 persen RTH publik dari seluruh fasilitas umum yang ada di Kota Makassar. Jumlah ini masih jauh dari standar nasional sebesar 30 persen sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008.
“Akan sangat bagus, kalau kawasan itu berubah menjadi taman kota. Bisa dijadikan tempat bermain anak, jogging atau bersepeda santai,” ungkap Irianto saat reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar dari komisi (C) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang diwakili Kepala Bapeda Makassar Ibrahim Saleh bersama unsur kecamatan dan kelurahan setempat, Rabu (20/2/2013).
Karena itu, pemerintah diminta untuk segera melakukan pemanggilan kepada seluruh pihak dan melakukan pembersihan dalam satu bulan kedepan. Pemkot juga diminta melakukan pemasangan papan bicara, sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang masuk ke lokasi.
(ysw)
