Kades dan lurah harus ikut pakta integritas
Rabu, 20 Februari 2013 - 14:57 WIB
Kades dan lurah harus ikut pakta integritas
A
A
A
Sindonews.com - Kepala desa maupun lurah di wilayah pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), diminta untuk ikut membuat pakta integritas.
Hal tersebut sebagai bentuk komitmen moral terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa maupun kelurahan.
Bupati Polman, Ali Baal Masdar, menuturkan, Kabupaten adalah salah daerah yang ditetapkan sebagai salah satu daerah 66 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam perconthan zona integritas wilayah bebas korupsi (ZI-WBK) oleh Kemenpan-RB yang ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh dirinya sebagai kepala pemerintahan.
Sebagai tindak lanjut hal tersebut, ia menetapkan agar seluruh pejabat di lingkup pemkab Polman, kepala sekolah dan pengelola anggaran bahkan pegawai sekalipun harus ikut juga membuat pakta integritas.
“Semuanya harus buat pakta integritas. Mulai dari pejabat eselon, lurah dan kepala desa hingga pejabat pengelola anggaran dan pegawai negeri sipil harus ikut juga membuat pakta integritas,” tandas Ali Baal, Rabu (20/2/2013).
Ali Baal menyampaikan, dengan adanya penandatanganan pakta integritas terhadap seluruh aparat pemerintahan, maka diharapkan kinerja akan menjadi lebih baik. Sebab, ada tanggungjawab moral dari pakta integritas yang dibuat.
Sebelumnya, pembuatan atau penandatanganan pakta integritas di lingkup Pemkab Polman sudah dilakukan oleh sejumlah pejabat. Mulai dari Sekkab hingga pejabat setingkat Kepala Bagian. Terlebih kepada pejabat yang mengelola anggaran.
Hal tersebut sebagai bentuk komitmen moral terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa maupun kelurahan.
Bupati Polman, Ali Baal Masdar, menuturkan, Kabupaten adalah salah daerah yang ditetapkan sebagai salah satu daerah 66 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam perconthan zona integritas wilayah bebas korupsi (ZI-WBK) oleh Kemenpan-RB yang ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh dirinya sebagai kepala pemerintahan.
Sebagai tindak lanjut hal tersebut, ia menetapkan agar seluruh pejabat di lingkup pemkab Polman, kepala sekolah dan pengelola anggaran bahkan pegawai sekalipun harus ikut juga membuat pakta integritas.
“Semuanya harus buat pakta integritas. Mulai dari pejabat eselon, lurah dan kepala desa hingga pejabat pengelola anggaran dan pegawai negeri sipil harus ikut juga membuat pakta integritas,” tandas Ali Baal, Rabu (20/2/2013).
Ali Baal menyampaikan, dengan adanya penandatanganan pakta integritas terhadap seluruh aparat pemerintahan, maka diharapkan kinerja akan menjadi lebih baik. Sebab, ada tanggungjawab moral dari pakta integritas yang dibuat.
Sebelumnya, pembuatan atau penandatanganan pakta integritas di lingkup Pemkab Polman sudah dilakukan oleh sejumlah pejabat. Mulai dari Sekkab hingga pejabat setingkat Kepala Bagian. Terlebih kepada pejabat yang mengelola anggaran.
(rsa)
