Pejabat DKI mundur teratur, Jokowi diboikot?
Kamis, 14 Februari 2013 - 20:34 WIB
Pejabat DKI mundur teratur, Jokowi diboikot?
A
A
A
Sindonews.com - Mundurnya beberapa Kepala Suku Dinas (Kasudin) di Pemprov DKI Jakarta, menimbulkan spekulasi adanya upaya melumpuhkan Pemerintahan Jakarta Baru yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki T Purnama (Ahok).
Diduga, boikot itu dilakukan oleh mereka yang tak suka dengan gaya kepemimpinan Jokowi dan Ahok yang menginginkan perubahan dengan cepat. Namun, Jokowi menepis rumor itu.
Menurutnya, pengunduran sebagian kasudin dilatarbelakangi faktor fisik, dan kesadaran kasudin yang tidak bisa melanjutkan tugas tersebut. Pemecatan kasudin dilakukan jika kasudin terlibat kriminal dan korupsi.
"Enggak ada, enggak ada. Percaya deh," tepis Jokowi coba menyakinkan wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (14/2/2013).
Senada dengan Jokowi, Ridwan Darmawan, Wakil Ketua Indonesian Human Rights Committee for Sosial Justice (IHCS) menilai, gaya kepemimpinan Jokowi harusnya bisa diikuti oleh bawahannya.
Menurutnya, kebiasaan mutasi pejabat itu jangan dilatarbelakangi oleh kepentingan politik atau karena suka atau tidak suka. Baginya, pergantian pejabat itu, motifnya karena kualitas dan integritas para pejabat itu sendiri.
Dia mencontohkan, praktik seperti itu sering terjadi dilingkungan pejabat daerah. "Mutasi-mutasi pejabat banyak terkait dengan urusan-urusan politik dan like dislike aja," terangnya.
Dia melanjutkan, sampai hari ini kepemimpinan Jokowi dan Ahok masih bisa diandalkan untuk membawa perubahan Jakarta, maka wajar jika Jokowi ingin menempatkan orang-orang terbaiknya.
Diduga, boikot itu dilakukan oleh mereka yang tak suka dengan gaya kepemimpinan Jokowi dan Ahok yang menginginkan perubahan dengan cepat. Namun, Jokowi menepis rumor itu.
Menurutnya, pengunduran sebagian kasudin dilatarbelakangi faktor fisik, dan kesadaran kasudin yang tidak bisa melanjutkan tugas tersebut. Pemecatan kasudin dilakukan jika kasudin terlibat kriminal dan korupsi.
"Enggak ada, enggak ada. Percaya deh," tepis Jokowi coba menyakinkan wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (14/2/2013).
Senada dengan Jokowi, Ridwan Darmawan, Wakil Ketua Indonesian Human Rights Committee for Sosial Justice (IHCS) menilai, gaya kepemimpinan Jokowi harusnya bisa diikuti oleh bawahannya.
Menurutnya, kebiasaan mutasi pejabat itu jangan dilatarbelakangi oleh kepentingan politik atau karena suka atau tidak suka. Baginya, pergantian pejabat itu, motifnya karena kualitas dan integritas para pejabat itu sendiri.
Dia mencontohkan, praktik seperti itu sering terjadi dilingkungan pejabat daerah. "Mutasi-mutasi pejabat banyak terkait dengan urusan-urusan politik dan like dislike aja," terangnya.
Dia melanjutkan, sampai hari ini kepemimpinan Jokowi dan Ahok masih bisa diandalkan untuk membawa perubahan Jakarta, maka wajar jika Jokowi ingin menempatkan orang-orang terbaiknya.
(san)
