Wagub DKI bantah hilangkan aset daerah
Rabu, 13 Februari 2013 - 21:09 WIB
Wagub DKI bantah hilangkan aset daerah
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok), serius memburu aset Pemerintah Provinsi DKI yang hilang karena sengketa.
Salah satu upayanya ialah, menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mencari semua aset-aset tersebut. Pasalnya, semua fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) sudah diselediki hak kepemilikannya.
"Kita sudah perintahkan fasos Fasum sudah kita perintahkan untuk lacak," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Ahok membantah, jika hilangnya beberapa aset tersebut disaat kepemimpinannya bersama Gubernur Joko Widodo (Jokowi).
"Ya bisa saja, kita lagi cari. Yang pasti kan kalau betul hilang kan, bukan kami yang hilangin. Emang tiga bulan kami yang hilangin?," simpulnya.
Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah pegawai di Biro Hukum. Pasalnya, banyak aset milik Pemprov yang hilang akibat kalah dalam perkara kepemilikan hak di Pengadilan.
Politisi PDIP tersebut juga meminta Pemprov, untuk mendata kembali aset-aset yang dimiliki. Sebab, beberapa aset seperti kasus Portanigra, Kopilas kalah di pengadilan.
Salah satu upayanya ialah, menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mencari semua aset-aset tersebut. Pasalnya, semua fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) sudah diselediki hak kepemilikannya.
"Kita sudah perintahkan fasos Fasum sudah kita perintahkan untuk lacak," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Ahok membantah, jika hilangnya beberapa aset tersebut disaat kepemimpinannya bersama Gubernur Joko Widodo (Jokowi).
"Ya bisa saja, kita lagi cari. Yang pasti kan kalau betul hilang kan, bukan kami yang hilangin. Emang tiga bulan kami yang hilangin?," simpulnya.
Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah pegawai di Biro Hukum. Pasalnya, banyak aset milik Pemprov yang hilang akibat kalah dalam perkara kepemilikan hak di Pengadilan.
Politisi PDIP tersebut juga meminta Pemprov, untuk mendata kembali aset-aset yang dimiliki. Sebab, beberapa aset seperti kasus Portanigra, Kopilas kalah di pengadilan.
(stb)
