Kemenhub nilai trem penyebab kemacetan

Sindonews.com – Rencana Pemkot Surabaya untuk memakai moda transportasi trem mulai menemui batu ganjalan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai, rencana pemkot tersebut hanya menimbulkan kemacetan lalu lintas baru di Kota Pahlawan.

Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan menuturkan, kalau dilihat dalam sisi kebutuhan serta efektifitas sulit untuk dibangun trem. Sebab, program trem yang digagas Pemkot Surabaya bukan solusi untuk mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas.

"Selain membuat macet, tingkat risiko keselamatan juga tinggi,” ujar Hanggoro, Kamis (7/2/2013).

Ia melanjutkan, pemkot tetap harus melihat kondisi infrastruktur yang ada di Surabaya. Ditambah lagi dengan kesiapan penguna transportasi massal. Bahkan, tingkat disiplin para pengguna jalan di Surabaya juga masih rendah.

“Jika itu diterapkan, maka akan banyak pelanggaran yang akan terjadi,” ungkapnya.

Selain itu, katanya, banyak perlintasan yang harus dibuat untuk laju trem. Tentunya jika tidak ada kedisiplinan dari para pengguna jalan akan bisa mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan.

Hanggoro juga membeberkan, Kemenhub memiliki masterplan atau perencanaan pengembangan perkeretaapian di Surabaya 2014. Masterplan tersebut diharapkan bisa mengatasi persoalan kemacetan di Surabaya.

"Jangan sampai kemacetan di Jakarta terjadi di Surabaya," katanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, lanjutnya, sudah menyurati Kemenhub terkait gagasannya yang akan menerapkan trem di Surabaya, namun hal ini akan dikomparasikan dengan rencana Kemenhub.

Saat ditanya solusi moda transportasi yang tidak mengakibatkan kemacetan, Hanggoro mengatakan harus ada kontruksi jalan KA layang.

"Tapi itu biayanya mahal, seperti di Jakarta, khususnya dari Manggarai ke Kota sudah memakai jalan layang. Kalau monorel hanya pilihan modanya," jelasnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya siap diundang ke Surabaya untuk presentasi mengenai masterplan perkeretaapian di Surabaya 2014.

"Kapanpun kami siap, untuk dimintai penjelasan di Komisi C DPRD Surabaya," ujarnya.