Program Jokowi tidak didukung bawahannya
Selasa, 05 Februari 2013 - 20:33 WIB
Program Jokowi tidak didukung bawahannya
A
A
A
Sindonews.com – Program Gubernur Jokowi untuk mempermudah layanan, dan informasi kesehatan warga Jakarta rupanya tidak didukung oleh bawahannya. Tidak semua rumah sakit transparan, dalam memberikan infromasi kepada media apalagi masyarakat.
Seperti Rumah Sakit Fatmawati, yang menjadi salah satu rumah sakit yang bekerjasama dalam program JKS regional Pemerintah Kota Jakarta Selatan tersebut.
Namun, saat di minta penjelasan soal JKS, pihak rumah sakit sulit untuk memberi keterangan yang detail.
"Saya gak bisa kasih info" ujar Wini, Humas RS, diruangnya, Selasa (5/2/2013).
Pihak RS hanya memberi keterangan, untuk pasien yang memakai kartu JKS bisa memperoleh fasilitas berobat dan kesehatan lainnya.
"Asal pake kartu sehat, rawat inap bisa di kelas tiga," tegas Wini.
Di RS Fatmawati sendiri, lanjutnya, untuk kelas tiga di isi oleh enam orang pasien berpenyakit. Mengenai data berapa jumlah pasien yang di rawat menggunakan kartu sehat, pihak RS enggan bersedia memberi keterangan.
Dengan alasan, data itu menjadi kewenangan Direktur Utama rumah sakit. Sehingga, perlu ijin Direktur Utama Rumah Sakit, untuk mempublish data tersebut.
"Silakan ajukan surat ke dirut, itu prosedurnya" kata Humas RS.
Sebelumnya, Gubernur Jokowi menegaskan, program JKS berfungsi untuk mempermudah akses kesehatan untuk warga yang tidak mampu.
Setiap warga Jakarta bisa menggunakan kartu sehat untuk berobat ke rumah sakit tertentu di Jakarta.
Seperti Rumah Sakit Fatmawati, yang menjadi salah satu rumah sakit yang bekerjasama dalam program JKS regional Pemerintah Kota Jakarta Selatan tersebut.
Namun, saat di minta penjelasan soal JKS, pihak rumah sakit sulit untuk memberi keterangan yang detail.
"Saya gak bisa kasih info" ujar Wini, Humas RS, diruangnya, Selasa (5/2/2013).
Pihak RS hanya memberi keterangan, untuk pasien yang memakai kartu JKS bisa memperoleh fasilitas berobat dan kesehatan lainnya.
"Asal pake kartu sehat, rawat inap bisa di kelas tiga," tegas Wini.
Di RS Fatmawati sendiri, lanjutnya, untuk kelas tiga di isi oleh enam orang pasien berpenyakit. Mengenai data berapa jumlah pasien yang di rawat menggunakan kartu sehat, pihak RS enggan bersedia memberi keterangan.
Dengan alasan, data itu menjadi kewenangan Direktur Utama rumah sakit. Sehingga, perlu ijin Direktur Utama Rumah Sakit, untuk mempublish data tersebut.
"Silakan ajukan surat ke dirut, itu prosedurnya" kata Humas RS.
Sebelumnya, Gubernur Jokowi menegaskan, program JKS berfungsi untuk mempermudah akses kesehatan untuk warga yang tidak mampu.
Setiap warga Jakarta bisa menggunakan kartu sehat untuk berobat ke rumah sakit tertentu di Jakarta.
(stb)
