Lurah & camat harus punya konsep pembangunan
Selasa, 05 Februari 2013 - 09:41 WIB
Lurah & camat harus punya konsep pembangunan
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan melelang jabatan lurah, camat dan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI. Dengan adanya sistem terbuka tersebut, para pejabat terkait diharap dapat lebih termotivasi bekerja untuk rakyat.
Secara umum, Jokowi membeberkan maksud lelang jabatan yang dia gembar gemborkan. Para lurah, camat dan kepala dinas, harus memiliki konsep pembangunan dan kerja masyarakat. Mereka juga dituntut mencapai target pengembangan dan pembangunan daerah masing-masing.
"Yang jelas mereka menyerahkan proposal, kaya performance plan. Rencana apa yang mau dimunculkan oleh mereka kalau mereka jadi camat atau lurah. Misalnya targeting akhir tahunnya apa? Tahun depannya misalnya apa? Semuanya harus diceritakan dan disampaikan," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (5/2/2013).
Dia menjelaskan, dalam proses lelang jabatan, akan ada uji kompetensi dan masyarakat bisa dilibatkan karena akan dilakukan secara transparan.
"Ya, nanti kita harus ke publik, inikan transparansi. Ya, kenapa tidak? Ya, paling tidak ada uji kompetensi lah," tukasnya.
Ditanya lebih jauh tentang mekanisme pelaksanaan lelang jabatan tersebut, Jokowi mengaku pihaknya masih terus melakukan pembahasan. Jokowi sendiri berjanji akan menyampaikannya saat semuanya sudah siap dilaksanakan.
Secara umum, Jokowi membeberkan maksud lelang jabatan yang dia gembar gemborkan. Para lurah, camat dan kepala dinas, harus memiliki konsep pembangunan dan kerja masyarakat. Mereka juga dituntut mencapai target pengembangan dan pembangunan daerah masing-masing.
"Yang jelas mereka menyerahkan proposal, kaya performance plan. Rencana apa yang mau dimunculkan oleh mereka kalau mereka jadi camat atau lurah. Misalnya targeting akhir tahunnya apa? Tahun depannya misalnya apa? Semuanya harus diceritakan dan disampaikan," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (5/2/2013).
Dia menjelaskan, dalam proses lelang jabatan, akan ada uji kompetensi dan masyarakat bisa dilibatkan karena akan dilakukan secara transparan.
"Ya, nanti kita harus ke publik, inikan transparansi. Ya, kenapa tidak? Ya, paling tidak ada uji kompetensi lah," tukasnya.
Ditanya lebih jauh tentang mekanisme pelaksanaan lelang jabatan tersebut, Jokowi mengaku pihaknya masih terus melakukan pembahasan. Jokowi sendiri berjanji akan menyampaikannya saat semuanya sudah siap dilaksanakan.
(san)
