Kasus KDRT Kota Blitar seperti gunung es

Senin, 04 Februari 2013 - 10:11 WIB
Kasus KDRT Kota Blitar...
Kasus KDRT Kota Blitar seperti gunung es
A A A
Sindonews.com - Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan seorang suami terhadap istri di Kota Blitar cenderung meningkat.

Dari semula tiga kasus pada tahun 2009, jumlah meningkat menjadi 20 kasus pada tahun 2010. Pada tahun 2011 terjadi penurunan 13 kasus. Namun pada tahun 2012 kekasaran suami terhadap pasangan hidupnya melonjak menjadi 16 kasus.

“Memang secara statistik fluktuatif. Namun ada kecenderungan meningkat,“ ujar Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaam Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas dan KB ) Kota Blitar Widiastuti, Senin (4/1/2013).

Menurutnya, kasus KDRT ibarat seperti gunung es. Angka-angka yang terlaporkan hanyalah puncak. Sementara pada bagian bawah yang tidak terlihat diyakini lebih besar.

Menurut Widiastuti, selain malu, rasa takut menjadi faktor tersendiri korban KDRT untuk tidak membawa masalah ke jalur hukum. Selain itu, faktor anak yang membuat korban selalu menaruh harapan bangunan rumah tangganya untuk kembali utuh.

“Sebab dengan dilaporkan, tentu akan banyak orang tahu. Artinya tidak sedikit korban KDRT yang memilih jalan diam ini,“ terangya.

Faktor ekonomi, pernikahan usia dini, dan prilaku yang kurang dewasa menjadi akar dari munculnya kasus KDRT. Memang tidak seluruhnya kondisi ekonomi menjadi dasar utama permasalahan. Namun, kata Widiastuti, kemiskinan selalu menjadi latar belakang mayoritas keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya.

“Dan dalam hal ini pemerintah melakukan fungsinya sebagai mediasi. Tidak sedikit juga yang memutuskan untuk cerai. Namun yang terpenting dalam hal ini adalah anak-anak yang hidup di dalamnya. Sebab KDRT selalu membawa dampak psikologis yang tidak kecil untuk perkembangan jiwa anak,“ paparnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar M Syaiful Maarif hanya berharap pemerintah untuk bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Secara teknis, pemerintah bisa melakukan sosialisasi dengan menggandeng lembaga keagamaan.

“Tentunya pendekatan yang dilakukan termasuk sosialisasi bersifat persuasif,“ ujarnya singkat.
(rsa)
Berita Terkait
Perlu Sanksi Sosial...
Perlu Sanksi Sosial bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga
5 Cara Memulihkan dari...
5 Cara Memulihkan dari Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga
Mengupas UU Penghapusan...
Mengupas UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Pandemi Covid-19 Meningkatkan...
Pandemi Covid-19 Meningkatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tegaskan KDRT Bukan...
Tegaskan KDRT Bukan Urusan Privat, Partai Perindo: Perlu Sistem dan Tata Kelola Terstruktur-Berkelanjutan
RPA Perindo Dampingi...
RPA Perindo Dampingi Korban Kekerasan Seksual dan KDRT Minta Perlindungan ke LPSK
Berita Terkini
Pemkot Tangerang Luncurkan...
Pemkot Tangerang Luncurkan Inovasi Pendidikan, Sachrudin: Teknologi dan Prestasi Harus Tumbuh Bersama
6 jam yang lalu
7 Kantong Parkir Disiapkan...
7 Kantong Parkir Disiapkan untuk Jemaah Salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Bisa Tampung 1.000 Mobil
6 jam yang lalu
Iduladha, The Park Pejaten...
Iduladha, The Park Pejaten Bagikan Hewan Kurban bagi Masyarakat Sekitar
6 jam yang lalu
Forum Gerakan Moral...
Forum Gerakan Moral Pendidikan Kaltim Desak Kampus Bebas dari Politik Praktis
7 jam yang lalu
Kolaborasi ESG Dorong...
Kolaborasi ESG Dorong Gerakan Penghijauan di Tengah Pesatnya Pembangunan Kaltim
7 jam yang lalu
Polinema Bantu Petani-UMKM...
Polinema Bantu Petani-UMKM Melon Blitar Go Digital dan Hemat Energi
7 jam yang lalu
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved