Pemkab Mamuju sinkronisasi program
Senin, 28 Januari 2013 - 14:39 WIB
Pemkab Mamuju sinkronisasi program
A
A
A
Sindonews.com - Untuk menyamakan program kerja antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemkab Mamuju menggelar rapat pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Hotel d' Maleo Mamuju.
Kepala Bappeda Mamuju Junda Maulana, mengatakan, sinkronisasi program lintas instansi itu penting agar kegiatan pemerintah tidak terkesan parsial atau sendiri-sendiri. Yang lebih utama adalah mendukung Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mamuju.
"Selama ini Musrenbang dinilai tidak efektif. Memang, karena kendala utamanya adalah aspirasi dari bawah tidak terakomodir dengan baik. Untuk itu perlu ada pra Musrenbang untuk memasukkan program setiap SKPD," katanya di Hotel d' Maleo.
Proses penyerapan aspirasi, lanjut Junda, harus dari pemerintahan terkecil yakni desa hingga tingkat kabupaten. Dengan demikian, saluran aspirasi masyarakat bisa terpenuhi.
Sementara Sekda Mamuju Habsi Wahid, mengatakan, dari pra Musrenbang ini akan diketahui program prioritas setiap SKPD berdasarkan aspirasi masyarakat. Setiap SKPD akan menampung sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan instansi lain.
"Misalnya sebuah desa meminta pembangunan drainase. Tentu tidak hanya melekat pada Dinas PU saja. Perlu didukung oleh dinas lain seperti Tata ruang, perizinan dan lain sebagainya. Jika ada aspirasi masyarakat yang belum terakomidir, kami agendakan tahun depan. Yang pasti, program kerja harus sesuai dengan RPJMD Mamuju," paparnya.
Program yang dimasukkan dalam rencana kerja setiap SKPD juga berdasarkan skala prioritas. Akan ditelaah dengan baik, agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Kepala Bappeda Mamuju Junda Maulana, mengatakan, sinkronisasi program lintas instansi itu penting agar kegiatan pemerintah tidak terkesan parsial atau sendiri-sendiri. Yang lebih utama adalah mendukung Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mamuju.
"Selama ini Musrenbang dinilai tidak efektif. Memang, karena kendala utamanya adalah aspirasi dari bawah tidak terakomodir dengan baik. Untuk itu perlu ada pra Musrenbang untuk memasukkan program setiap SKPD," katanya di Hotel d' Maleo.
Proses penyerapan aspirasi, lanjut Junda, harus dari pemerintahan terkecil yakni desa hingga tingkat kabupaten. Dengan demikian, saluran aspirasi masyarakat bisa terpenuhi.
Sementara Sekda Mamuju Habsi Wahid, mengatakan, dari pra Musrenbang ini akan diketahui program prioritas setiap SKPD berdasarkan aspirasi masyarakat. Setiap SKPD akan menampung sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan instansi lain.
"Misalnya sebuah desa meminta pembangunan drainase. Tentu tidak hanya melekat pada Dinas PU saja. Perlu didukung oleh dinas lain seperti Tata ruang, perizinan dan lain sebagainya. Jika ada aspirasi masyarakat yang belum terakomidir, kami agendakan tahun depan. Yang pasti, program kerja harus sesuai dengan RPJMD Mamuju," paparnya.
Program yang dimasukkan dalam rencana kerja setiap SKPD juga berdasarkan skala prioritas. Akan ditelaah dengan baik, agar tidak terjadi tumpang tindih program.
(ysw)
